Tiga Hakim PN Jakpus Tersangka Kasus Suap: Putusan Lepas Perkara CPO

Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi CPO, menambah total tersangka menjadi tujuh orang.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Penetapan tersangka ini diumumkan pada Senin dini hari di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan menemukan bukti yang cukup.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas dalam kasus tersebut. Pemeriksaan mengungkapkan adanya penerimaan uang suap senilai miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Sumber uang suap tersebut adalah Ariyanto (AR), seorang advokat yang mewakili tersangka korporasi dalam kasus ini.

Menurut Qohar, "Ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag." Dengan demikian, penetapan tersangka ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik suap yang mempengaruhi putusan pengadilan. Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Kasus Suap Berkembang: Total Tujuh Tersangka

Dengan bertambahnya tiga tersangka hakim, total tersangka dalam kasus dugaan suap ini menjadi tujuh orang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, dan MAN selaku Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Kasus ini semakin kompleks dengan terungkapnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari hakim, panitera, hingga advokat.

Perlu ditekankan bahwa putusan ontslag yang menjadi pusat kasus ini dijatuhkan pada Selasa, 19 April, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat. Majelis hakim yang terdiri dari DJU, AM, dan ASB menyatakan bahwa meskipun para terdakwa korporasi (PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group) terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Akibatnya, para terdakwa dilepaskan dari tuntutan JPU dan hak-hak mereka dipulihkan.

Penetapan tiga hakim sebagai tersangka ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem peradilan di Indonesia. Kejagung berjanji akan menyelidiki kasus ini secara tuntas untuk memastikan keadilan ditegakkan dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Proses hukum akan terus berjalan, dan masyarakat berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan akuntabel.

Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap dan korupsi di lingkungan peradilan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kronologi dan Detail Kasus

• 19 April: Majelis hakim PN Jakpus yang terdiri dari DJU, AM, dan ASB menjatuhkan putusan ontslag (putusan lepas) terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi CPO.
• 13 April: Kejagung menetapkan tiga hakim, DJU, ASB, dan AM, sebagai tersangka kasus dugaan suap.
• Sebelumnya: Kejagung telah menetapkan empat tersangka lainnya, termasuk seorang Wakil Ketua PN Jakpus.
• Total Tersangka: Tujuh orang.

Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi di sistem peradilan untuk mencegah praktik suap dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas semua pihak yang terlibat.