Transmigrasi: Strategi Vital Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen
Bappenas menilai program transmigrasi sebagai strategi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang inklusif dan merata, dengan mengatasi tantangan dan meningkatkan sinergi antar pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Jakarta, 17 Maret 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan peran vital transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Pertumbuhan ini diharapkan inklusif dan terintegrasi, mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan menata persebaran penduduk secara merata dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor pertanian dan non-pertanian.
Dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta menjadi kunci keberhasilan transmigrasi sebagai katalisator industrialisasi. Ia berharap, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, transmigrasi diharapkan menjadi katalisator industrialisasi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi landasan hukum program ini. Tujuannya meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, serta memperkuat persatuan bangsa. Meskipun transmigrasi di masa lalu telah berhasil mengurangi kepadatan penduduk dan mendorong pemerataan pemukiman, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Tantangan dan Transformasi Transmigrasi
Menteri PPN/Bappenas menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi program transmigrasi. Skala ekonomi kawasan transmigrasi masih relatif kecil, aktivitas ekonomi masih didominasi sektor pertanian, dan pengembangan kawasan belum terintegrasi dengan pusat pertumbuhan lokal. Selain itu, pembiayaan transmigrasi masih bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Meskipun animo masyarakat terhadap program transmigrasi cukup tinggi, penataan persebaran penduduk masih perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah tengah menyusun transformasi program transmigrasi. Fokus utamanya adalah peningkatan nilai tambah produk unggulan, diversifikasi kegiatan ekonomi antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Penguatan kolaborasi antar kementerian dan lintas program juga menjadi kunci keberhasilan. Sebagai contoh, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemanfaatan lahan pertanian untuk penyediaan pangan dan pengembangan irigasi dinilai sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan program transmigrasi secara holistik dan berkelanjutan.
Pemerintah menyadari pentingnya kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci akselerasi program transmigrasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi. Dengan demikian, program transmigrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kesimpulan
Program transmigrasi, dengan berbagai tantangan dan transformasinya, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang inklusif dan merata di Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
