Tren Pelanggaran Pilkada Banyumas: Dinamis dan Menantang
Bawaslu Banyumas melaporkan tren pelanggaran Pilkada yang dinamis, mulai dari politik uang hingga netralitas ASN dan perangkat desa, dengan 17 kasus terselesaikan di Pilkada 2024, namun Banyumas tetap rawan pemilu.
Purwokerto, 30 Januari 2024 - Anggota Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, mengungkapkan tren pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Banyumas selalu berubah. Dari politik uang atau money politic, Pilkada selanjutnya diwarnai politik identitas, lalu beralih ke pelanggaran netralitas ASN, dan terakhir, Pilkada 2024 ditandai pelanggaran netralitas perangkat desa dan kepala desa. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu.
Bawaslu beserta Sentra Gakkumdu harus jeli menyikapi perkembangan ini. "Kami tidak tahu fenomena apa yang akan muncul pada pemilu maupun pilkada selanjutnya," ujar Yon Daryono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas, usai Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Purwokerto. Perubahan tren ini menunjukkan perlunya adaptasi strategi pengawasan pemilu secara berkala.
Selama Pilkada 2024, Bawaslu Banyumas menangani 17 kasus dugaan pelanggaran, baik dari laporan maupun temuan. Semua kasus berhasil diselesaikan, meskipun kasusnya beragam, mulai dari pelanggaran administrasi, kode etik, hingga pidana pemilu. Namun, tidak ada kasus pidana pemilu yang sampai ke tahap penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan karena bukti yang tidak cukup.
Meskipun demikian, Yon Daryono menekankan pentingnya evaluasi dan pembelajaran dari setiap kasus. Pengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan Bawaslu dan Gakkumdu dalam menghadapi Pilkada mendatang. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi pesta demokrasi.
Banyumas, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan data Badan Intelijen Negara (BIN), masuk 10 besar kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi, bahkan menempati posisi pertama di Indonesia. Namun, Bawaslu menyatakan Pilkada 2024 di Banyumas berjalan relatif kondusif tanpa masalah signifikan.
Rapat koordinasi Gakkumdu melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Kejari Purwokerto, Kejari Banyumas, Satreskrim Polresta Banyumas, jurnalis, pemantau pemilu, dan tim sukarelawan siber. Kerja sama antar lembaga ini krusial untuk mengawasi jalannya Pilkada dan memastikan prosesnya berjalan lancar dan demokratis.
Kesimpulannya, dinamika tren pelanggaran dalam Pilkada Banyumas membutuhkan strategi pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Meskipun Banyumas termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, kerja sama yang baik antara berbagai pihak berhasil menyelesaikan 17 kasus pelanggaran Pilkada 2024. Ke depannya, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar proses demokrasi berjalan lebih baik.
