Tunggakan PDAM Lombok Timur Capai Rp12 Miliar, Bupati Terpilih Janji Pemutihan
Tunggakan pelanggan PDAM Lombok Timur mencapai Rp12 miliar, didominasi PNS, dan bupati terpilih berjanji akan melakukan pemutihan tunggakan tersebut.
Bupati Lombok Timur terpilih, Haerul Warisin, mengumumkan rencana pemutihan tunggakan pelanggan PDAM yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp12 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau di Lombok Timur, Selasa (2/4). Angka tersebut menjadi sorotan karena sebagian besar penunggak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mengapa tunggakan ini menjadi masalah besar? Karena kerugian signifikan dialami PDAM Lombok Timur akibat tunggakan yang membengkak. Kondisi ini tentu menghambat kinerja perusahaan daerah yang berperan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagaimana tunggakan ini bisa terjadi? Menurut Bupati terpilih, banyak PNS yang menunggak hingga puluhan juta rupiah. Beliau mengungkapkan kondisi keuangan beberapa PNS yang mungkin kurang stabil, bahkan ada yang gajinya minus. Inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemutihan tunggakan tersebut.
Apa dampak dari tunggakan ini? Selain kerugian finansial bagi PDAM, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan tanggung jawab PNS sebagai abdi negara. Semestinya, PNS menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan membayar tagihan.
Apa solusi yang ditawarkan? Haerul Warisin berencana untuk melakukan pemutihan tunggakan tersebut setelah dilantik. Namun, pemutihan ini disertai dengan komitmen untuk menertibkan pembayaran tagihan di masa mendatang. PDAM juga berencana melakukan sensus pelanggan untuk memastikan keberadaan meter air dan mempermudah penagihan.
Strategi penagihan PDAM kedepan? Selain pemutihan, Plt Direktur PDAM Lombok Timur, Sofyan Hakim, menjelaskan bahwa PDAM telah menyiapkan strategi penagihan yang lebih efektif. Sensus pelanggan akan dilakukan untuk mengetahui keberadaan meteran air, sehingga penertiban penagihan dapat dilakukan dengan lebih terarah.
Kesimpulannya, masalah tunggakan PDAM Lombok Timur ini kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif. Pemutihan tunggakan menjadi langkah awal, namun penertiban dan peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar tagihan tepat waktu menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Upaya meningkatkan PAD juga tetap akan menjadi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
