UMKM: Pilar Ekonomi Bangsa yang Membutuhkan Perlindungan Maksimal
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menyoroti pentingnya perlindungan bagi UMKM di tengah persaingan global dan serbuan produk impor.
Trenggalek, Jawa Timur, 5 Mei 2024 - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menekankan pentingnya perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disampaikan Novita usai menghadiri pembukaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Trenggalek, Jawa Timur. Festival ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang berperan krusial dalam perekonomian nasional.
UMKM, menurut Novita, berkontribusi sebesar 65,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan produk impor dan perlu adanya dukungan kebijakan yang tepat sasaran.
Festival yang berlangsung di GOR Gajah Putih, Trenggalek, diikuti oleh 1.200 pelaku UMKM. Mereka mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan terkait usaha mereka. Novita mengungkapkan rasa syukur karena Trenggalek menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk menyelenggarakan festival penting ini, setelah Pontianak.
Perlindungan UMKM di Tengah Tantangan Global
Novita Hardini menyoroti peningkatan jumlah UMKM baru akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri besar. Kondisi ini diperparah oleh dampak krisis geopolitik global. Ia juga menekankan perlunya pembaruan data UMKM nasional yang masih stagnan di angka 65 juta sejak 2021, agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
"Sinkronisasi data pusat dan daerah sangat penting," ujar Novita. "Saya yakin jumlah UMKM terus bertambah dan akan makin besar kontribusinya bagi PDB kita." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya data yang akurat untuk perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, Novita membahas tantangan lain yang dihadapi UMKM, yaitu persaingan dengan produk impor, terutama dari China, yang seringkali dijual dengan harga lebih murah. Hal ini membuat produk UMKM kesulitan bersaing di pasar domestik.
Ia menambahkan, solusi yang dibutuhkan bukan hanya pembatasan impor, tetapi juga peningkatan daya saing UMKM. "Produk dalam negeri harus bersertifikasi dengan standar yang baik, meskipun biaya sertifikasi itu berat bagi pelaku usaha kecil," kata Novita. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan sertifikasi dan peningkatan kualitas produk UMKM.
Dukungan Terpadu untuk UMKM
Novita berharap adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan regulasi yang melindungi produk lokal dan membantu UMKM berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional. Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Trenggalek dianggap sebagai langkah nyata dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM.
"Festival ini bentuk nyata perlindungan dan kemudahan bagi UMKM. Harapannya, produk kita bisa bersaing di dalam maupun luar negeri," tegas Novita. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM sebagai pilar perekonomian nasional.
Selain itu, Novita juga menyinggung program "Halallin 2024" yang telah melibatkan 1.000 pelaku UMKM tahun lalu. Program ini kini diperkuat dengan fokus pada perlindungan usaha, menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mendukung UMKM.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan UMKM sangatlah penting. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan komprehensif, UMKM diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan daya saing, akses permodalan, dan kemudahan dalam mengurus perizinan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
