DPR Kawal Penuh Penyaluran KUR untuk UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
DPR Kawal Penuh Penyaluran KUR untuk UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Komisi VII DPR RI mengawal penuh penyaluran KUR bagi UMKM senilai Rp300 triliun, termasuk Rp20 triliun untuk peralatan usaha padat karya, demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

UMKM: Pilar Ekonomi Bangsa yang Membutuhkan Perlindungan Maksimal
UMKM: Pilar Ekonomi Bangsa yang Membutuhkan Perlindungan Maksimal

Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menyoroti pentingnya perlindungan bagi UMKM di tengah persaingan global dan serbuan produk impor.

DPR Bahas Penghapusan Piutang Macet UMKM, Soroti Persyaratan Agunan
DPR Bahas Penghapusan Piutang Macet UMKM, Soroti Persyaratan Agunan

Komisi VII DPR RI rapat dengan Menteri UMKM membahas evaluasi penghapusan piutang macet dan kendala akses KUR bagi UMKM, khususnya terkait persyaratan agunan.

KUR Dorong UMKM Sektor Produksi: Strategi Entaskan Kemiskinan di Indonesia
KUR Dorong UMKM Sektor Produksi: Strategi Entaskan Kemiskinan di Indonesia

Wakil Menteri UMKM menekankan pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM sektor produksi sebagai strategi kunci dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di regional Sumatera.

Anggota DPR RI: Persoalan UMKM Harus Diatasi Bersama untuk Cegah Krisis Ekonomi
Anggota DPR RI: Persoalan UMKM Harus Diatasi Bersama untuk Cegah Krisis Ekonomi

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan pentingnya upaya bersama untuk mengatasi masalah UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah Diminta Lindungi UMKM Usai Hapus Kuota Impor
Pemerintah Diminta Lindungi UMKM Usai Hapus Kuota Impor

Anggota DPR Novita Hardini meminta pemerintah melindungi UMKM dari dampak negatif penghapusan kuota impor, mengingat potensi persaingan tidak sehat dengan produk impor.

DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan UMKM di Program Makan Bergizi Gratis
DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan UMKM di Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi VII DPR meminta penjelasan komprehensif dari pemerintah terkait skema pembiayaan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk soal bunga pinjaman dan lembaga keuangan yang terlibat.