KUR Dinilai Cuma Beban, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Ekosistem UMKM

Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menyoroti program KUR yang justru mencekik UMKM karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis, sehingga perlu perbaikan agar berpihak pada pelaku usaha.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyuarakan keprihatinannya terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai justru memberatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pernyataan ini disampaikannya pada Selasa lalu, di kompleks parlemen, Jakarta, saat rapat dengan Menteri UMKM dan perwakilan bank penyalur KUR. Novita mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM yang kesulitan membayar utang KUR karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis yang mendukung keberlangsungan usaha mereka. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh agar program KUR benar-benar bermanfaat bagi UMKM.

Lebih lanjut, Novita yang juga pelaku UMKM, mengungkapkan fakta di lapangan. Banyak UMKM yang merasa terbebani oleh program KUR, bukannya terbantu. Menurutnya, program KUR seharusnya menjadi solusi, namun realitanya banyak UMKM yang semakin terhimpit. Ia menyoroti dampak kebijakan efisiensi pemerintah yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap pasar, ditambah lagi dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah kondisi penjualan UMKM.

"Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit," ungkap Novita. Ia menambahkan bahwa ekonomi harus digerakkan dari bawah, dan solusi untuk UMKM bukan hanya sekedar pinjaman, tetapi juga perlu ekosistem yang kuat, mulai dari pendampingan hingga akses ke rantai pasok yang terjamin.

Perbaikan Ekosistem UMKM, Bukan Sekadar Target KUR

Novita mengkritik penyaluran KUR yang hanya mengejar target tanpa pendampingan yang memadai. Menurutnya, memberikan pinjaman tanpa kemampuan UMKM untuk menjual produknya akan menjadi bumerang. "Penyaluran KUR yang hanya sekadar memenuhi target tanpa pendampingan yang jelas, akan menjadi bumerang. Jika UMKM diberi pinjaman tetapi tidak bisa menjual produknya, maka mereka pun akan kesulitan untuk membayar hutang," tegasnya.

Ia juga menyoroti program KUR tanpa agunan. Meskipun dirasa positif, Novita mengingatkan pentingnya seleksi yang ketat agar program ini tidak justru menjerumuskan UMKM. "Saya bahagia mendengar ada KUR tanpa agunan, tapi kalau mekanismenya asal-asalan dan tidak selektif, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kuratornya? Jangan sampai KUR ini hanya sekadar nyampe target, tapi dampaknya ke UMKM malah jadi beban," katanya.

Novita berharap pemerintah lebih memperhatikan proses seleksi dan pendampingan dalam program KUR. Ia juga meminta agar Satgas KUR yang akan dibentuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak malah menekan pelaku UMKM. "Saya ingin penyaluran KUR ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, bukan malah jadi jerat yang membelenggu mereka," tutup Novita.

Tantangan UMKM di Tengah Kebijakan Pemerintah

Selain masalah KUR, Novita juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi pemerintah yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap. Kondisi ini diperparah oleh gelombang PHK yang menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KUR juga bergantung pada kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah lainnya yang mendukung UMKM.

Oleh karena itu, solusi yang komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan UMKM. Bukan hanya soal akses permodalan, tetapi juga perlu adanya dukungan dalam hal pemasaran, pengembangan produk, dan akses ke pasar yang lebih luas. Pendampingan yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan UMKM mampu memanfaatkan KUR secara efektif dan efisien.

Perbaikan ekosistem UMKM menjadi kunci keberhasilan program KUR. Dengan ekosistem yang kuat, UMKM akan memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu memanfaatkan KUR untuk mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program KUR benar-benar berpihak pada UMKM dan menjadi solusi, bukan beban. Perbaikan sistem, pengawasan, dan pendampingan yang lebih efektif dan efisien sangat diperlukan agar program KUR dapat mencapai tujuannya.

Dengan demikian, program KUR dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan UMKM Indonesia.