DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan UMKM di Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi VII DPR meminta penjelasan komprehensif dari pemerintah terkait skema pembiayaan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk soal bunga pinjaman dan lembaga keuangan yang terlibat.
Jakarta, 5 Februari 2024 - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan detail mengenai rencana pembiayaan UMKM yang akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan ini muncul setelah Menteri UMKM menyebutkan adanya bantuan pinjaman senilai Rp500 juta bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program tersebut.
Transparansi Pembiayaan UMKM untuk MBG
Novita mempertanyakan beberapa poin penting terkait skema pembiayaan ini. "Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa besar bunga yang dikenakan?", ujar Novita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu lalu. Kejelasan mekanisme pembiayaan menjadi fokus utama pertanyaan tersebut.
Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya transparansi mengenai lembaga keuangan yang akan terlibat dalam penyaluran dana tersebut. Apakah akan melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau BPD (Bank Pembangunan Daerah)? Penjelasan rinci mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.
Potensi Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi
Anggota DPR tersebut juga menyoroti potensi dampak skema pembiayaan ini terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan banyaknya daerah yang terlibat dalam program MBG, Novita meminta pemerintah untuk memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga. "Apalagi di sisi lain ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi dan menghindari krisis moneter?", tanyanya.
Kekhawatiran ini muncul mengingat potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan pembiayaan yang kurang terencana. Pemerintah perlu memiliki strategi yang matang untuk memastikan program MBG berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak ekonomi.
Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Antar Kementerian
Komisi VII DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian UMKM pada Rabu, 5 Februari 2024. Sayangnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman tidak hadir dalam rapat tersebut. Meskipun demikian, pihak Kementerian UMKM menyampaikan rencana pemberian permodalan bagi UMKM yang berpartisipasi dalam program MBG.
Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI juga meminta Kementerian UMKM untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hal ini terkait usulan belanja tambahan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM agar program MBG dapat berjalan efektif dan efisien.
Kesimpulan
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR RI ini menunjukkan pentingnya transparansi dan perencanaan yang matang dalam program pembiayaan UMKM untuk MBG. Pemerintah perlu memberikan penjelasan komprehensif dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga selama pelaksanaan program ini. Koordinasi antar kementerian juga menjadi kunci keberhasilan program tersebut.