Wagub DKI Instruksikan RKPD 2026 Selaras dengan Pembangunan Nasional
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan agar penyusunan RKPD DKI Jakarta 2026 selaras dengan pembangunan nasional, termasuk delapan prioritas nasional dan program prioritas nasional lainnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan instruksi penting terkait penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Instruksi tersebut menekankan perlunya sinergi dan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Wagub Rano dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/2).
Menurut Wagub Rano, penyusunan RKPD 2026 harus mengacu pada delapan prioritas nasional, atau yang dikenal sebagai Asta Cita. Selain itu, penyusunan RKPD juga harus mempertimbangkan prioritas pembangunan, fokus pembangunan, dan program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, diharapkan tercipta harmonisasi program dan terhindar dari tumpang tindih.
Lebih lanjut, Rano menjelaskan bahwa percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045 menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan Jakarta di tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan RKPD tidak hanya berpatokan pada delapan prioritas nasional, tetapi juga mempertimbangkan 17 program prioritas nasional serta mengimplementasikan delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Isu Strategis Pembangunan Jakarta 2026
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta. Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis pembangunan dibahas secara mendalam. Isu-isu tersebut mempertimbangkan tantangan global, nasional, dan daerah, serta mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029. Wagub Rano menekankan pentingnya sinergi dan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan prioritas pembangunan kota.
Beberapa isu strategis pembangunan Jakarta untuk tahun 2026 yang diidentifikasi antara lain: kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan dinamis dan responsif, serta pemerataan pembangunan. Keenam isu ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta di tahun 2026.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab keenam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Prioritas tersebut mencakup peningkatan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah, dan peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai. Selain itu, Pemprov DKI juga memprioritaskan optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, serta peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.
"Sebagaimana arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi," kata Rano, menekankan pentingnya arahan Presiden dalam konteks pembangunan nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rano juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan sinergi dan kinerja dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kota Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan arahan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di DKI Jakarta dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Penyusunan RKPD 2026 yang selaras dengan pembangunan nasional diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di DKI Jakarta. Dengan memperhatikan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan nasional, diharapkan pembangunan di DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan tercipta dialog dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa RKPD 2026 benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jakarta.
