Wakil Ketua DPR: APBN Utamakan Pendanaan Makan Bergizi Gratis, Bukan Zakat
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan menggunakan APBN, bukan dana zakat, demi memaksimalkan anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat dan mengatasi masalah gizi buruk serta stunting
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, baru-baru ini menyatakan pentingnya memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pendanaan MBG sebaiknya diprioritaskan dari APBN, bukan dari sumber dana lain seperti zakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat lalu. Ia menegaskan bahwa DPR tidak membahas penggunaan sumber dana alternatif untuk MBG. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar APBN dimanfaatkan secara optimal.
"Saya lebih setuju, lebih tepat bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak. Negara yang harus hadir, APBN, maksimalkan APBN," tegas Cucun. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting melalui program MBG.
Cucun menjelaskan bahwa APBN merupakan anggaran untuk kemaslahatan rakyat. Program MBG, menurutnya, sangat krusial dalam upaya menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Kemudian juga bagaimana IQ-nya, tingkat kecerdasannya akan setara dengan negara-negara lain," tambahnya, menekankan pentingnya MBG untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan anak-anak Indonesia.
Meskipun demikian, Cucun juga mendukung keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam program MBG. Ia menilai pembagian beban anggaran antara pemerintah pusat dan daerah sudah menjadi hal yang lumrah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG, sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Pusat dan Daerah. Banyak program pusat yang selama ini telah dibantu oleh pemerintah daerah.
"Kalau banyak daerah yang punya sumber kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu," tutup Cucun, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program MBG yang merata dan efektif.
