DPRD Surabaya Dorong Penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong Pemkot Surabaya untuk menyelaraskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan arahan pemerintah pusat yang mensentralisasi anggaran dan pelaksanaan program tersebut melalui Badan Gizi Nasional.
Surabaya, 8 Februari 2024 - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menyesuaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri menekankan sentralisasi program MBG di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), dengan anggaran yang bersumber dari APBN.
Penyesuaian Anggaran MBG Surabaya
Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBD untuk program MBG. Anggaran ini direncanakan untuk membiayai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia makanan. Namun, dengan kebijakan sentralisasi MBG, dana tersebut kini harus dialokasikan ulang.
"Info terakhir menyebutkan MBG akan menggunakan anggaran murni APBN. Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi, dan anggaran tersebut dialokasikan ke program MBG tahun ini," jelas Bahtiyar Rifai. Ia menyarankan agar dana Rp1,1 triliun yang telah disiapkan Pemkot Surabaya dialihkan untuk pembangunan fasilitas sekolah dan infrastruktur publik lainnya yang mendesak.
Bahtiyar menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah, termasuk toilet yang bersih dan nyaman, sesuai imbauan Presiden. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan MBG di daerah, sehingga Pemkot tidak perlu mengeluarkan anggaran khusus.
Alokasi Dana dan Peningkatan Vendor
Dengan adanya perubahan kebijakan, dana Rp1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk MBG dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih mendesak di Surabaya. "Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi Bapak Presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir," ujar Bahtiyar.
Selain itu, Bahtiyar juga menyoroti perluasan vendor penyedia makanan untuk program MBG. Saat ini, hanya ada dua vendor mitra BGN yang melayani 10 sekolah dengan 6.000 siswa. Pemkot berencana menambah jumlah vendor menjadi 10, sehingga dapat menjangkau 30.000 siswa. Namun, hal ini masih menunggu verifikasi dari BGN.
Dukungan DPRD Surabaya
DPRD Surabaya menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG. "Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat," tegas Bahtiyar. Hal ini menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan keberhasilan program MBG di Surabaya.
Meskipun terjadi perubahan rencana anggaran, fokus utama tetap pada kesejahteraan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi siswa penerima manfaat.
