Dana MBG Jabar Menunggu Keputusan Gubernur Terpilih: Realokasi untuk Sekolah?
Realokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Barat senilai Rp1 triliun untuk perbaikan sarana sekolah menunggu keputusan Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi, setelah arahan Presiden dan Mendagri.

Bandung, 17 Februari 2024 - Nasib anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Barat senilai Rp1 triliun kini berada di tangan Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa realokasi anggaran tersebut, yang sebelumnya dialokasikan untuk program MBG, kini menunggu keputusan final dari Dedi Mulyadi.
Keputusan untuk merelokasi dana tersebut muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk MBG di berbagai daerah dialihkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah.
Opsi Realokasi Anggaran MBG
Mendagri Tito Karnavian membuka opsi realokasi dana MBG yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dana tersebut, menurut Herman, saat ini aman dan tersimpan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Jawa Barat. Namun, penggunaannya, apakah tetap untuk BTT atau dialihkan ke sektor pendidikan, sepenuhnya bergantung pada keputusan Gubernur terpilih.
"Kami kembalikan ke pemimpin dan tentu disesuaikan dengan kebijakan dari Jakarta," jelas Herman saat ditemui di Kantor Bappeda Jabar, Bandung. Keputusan ini akan mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat serta visi dan misi Dedi Mulyadi sebagai Gubernur terpilih.
Arahan Presiden dan Peran Badan Gizi Nasional
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan agar anggaran MBG di daerah diprioritaskan untuk perbaikan sekolah. Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI. Alasannya, program MBG sendiri sudah dijalankan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Mendagri Tito menjelaskan bahwa arahan Presiden ini muncul setelah pemerintah pusat menerima laporan mengenai beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran MBG dalam BTT APBD. "Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna bahwa khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional," ujar Tito.
Keputusan di Tangan Gubernur Terpilih
Dengan demikian, bola kini berada di pihak Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi. Beliau akan memutuskan apakah dana Rp1 triliun tersebut tetap digunakan untuk BTT atau direalokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah di Jawa Barat. Keputusan ini akan mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat dan visi misi pemerintahannya.
Proses pengambilan keputusan ini tentunya akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan mendesak di sektor pendidikan Jawa Barat dan efektivitas penggunaan anggaran. Publik menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh Gubernur terpilih terkait penggunaan dana tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya realokasi anggaran, diharapkan dapat memperbaiki kondisi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan dan meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi para siswa.