Rp300 Miliar Dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis di Kalsel
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengalokasikan Rp300 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 2 Mei 2025 - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Muhidin saat menemui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menggelar demonstrasi damai memperingati Hari Pendidikan Nasional di Banjarbaru, Jumat lalu. Aksi tersebut menuntut perbaikan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muhidin menjelaskan, "Kita menganggarkan sekitar Rp300 miliar untuk program makanan bergizi gratis dari pusat." Pernyataan ini menjadi jawaban atas salah satu poin tuntutan mahasiswa yang menyoroti program MBG. Selain itu, Gubernur juga menekankan komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut.
Demonstrasi yang dilakukan Aliansi BEM se-Kalsel ini menyuarakan lima poin tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi sistem pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), peningkatan kesejahteraan guru, penyelesaian ketimpangan infrastruktur pendidikan, evaluasi program MBG, dan peningkatan anggaran pendidikan secara keseluruhan untuk meningkatkan Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Evaluasi Program MBG dan Peningkatan Kesejahteraan Guru
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk membenahi sektor pendidikan. Salah satu fokus utama adalah menyelesaikan permasalahan di dua sekolah yang masih masuk kategori daerah 3T. Pemprov juga berencana mempercepat pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas, termasuk melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Muhidin juga membuka ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kalsel. Beliau juga mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dengan cara yang damai dan santun.
Koordinator aksi, Rama, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas pendidikan di Kalsel. "Kami hadir bukan untuk menentang pemerintah, melainkan untuk mengingatkan agar pendidikan tidak diabaikan. Hari ini, kami membawa aspirasi dari ribuan mahasiswa dan masyarakat Kalsel," ujar Rama.
Infrastruktur Pendidikan dan Anggaran
Selain program MBG dan kesejahteraan guru, tuntutan mahasiswa juga mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan dan peningkatan anggaran. Ketimpangan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah Kalsel menjadi perhatian serius. Pemprov Kalsel diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalsel dapat terjamin.
Peningkatan anggaran pendidikan juga menjadi poin penting dalam tuntutan mahasiswa. Anggaran yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan HLS dan RLS. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan alokasi anggaran Rp300 miliar untuk program MBG dan komitmen Pemprov Kalsel untuk memperhatikan poin-poin tuntutan mahasiswa lainnya, diharapkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan dapat meningkat secara signifikan. Partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Pemprov Kalsel juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG untuk memastikan efektifitas dan efisiensi program tersebut. Evaluasi ini akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat.
Kesimpulan
Alokasi dana sebesar Rp300 miliar untuk program MBG menunjukkan keseriusan Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan anggaran pendidikan secara keseluruhan juga sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
