Ribuan guru PAUD nonformal di Tulungagung menyuarakan keresahan terkait minimnya kesejahteraan dan akses pendidikan. Bagaimana nasib Kesejahteraan Guru PAUD Nonformal di daerah?

Konferensi ke-23 PGRI Tanah Laut fokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan. Simak bagaimana kolaborasi ini membentuk masa depan pendidikan di Tanah Laut!

Anggota DPR RI menegaskan komitmen pemerataan pendidikan daerah 3T dan marginal, menyoroti disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur menyalurkan bantuan Baznas untuk GTT, penjaga sekolah, dan siswa kurang mampu di SMA Negeri 1 Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengawal pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK di Papua Barat, memastikan hak-hak mereka terpenuhi demi keberlangsungan pendidikan.

Komisi X DPR RI mengunjungi Jambi untuk menyerap aspirasi guru dalam revisi UU Sisdiknas, dengan fokus pada kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan.

Gubernur Jambi Al Haris mendukung revisi UU Sisdiknas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang masih menerima gaji rendah.

Pemerintah melalui Kemenag akan menyalurkan insentif sebesar Rp250.000 per bulan untuk 243.669 guru non-ASN RA dan madrasah pada Juni 2025, dengan total anggaran Rp365,5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas belajar mengajar dan kesejahteraan guru, demi mewujudkan pendidikan bermutu di Serang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Jambore PAUD 2025 yang diikuti ratusan peserta.

Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR menyerahkan kunci rumah subsidi kepada guru di delapan kota untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan Indonesia.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen dan Kementerian PKP menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 250 guru secara simbolis di 8 provinsi, bagian dari program 20.000 unit rumah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemerintah meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru di 8 lokasi hingga 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru, ditandai dengan penyaluran 20 ribu rumah subsidi melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan relokasi guru PPPK untuk pemerataan pendidikan dan pemenuhan standar jam mengajar, menanggapi aspirasi guru PPPK yang disampaikan langsung kepada Gubernur.

Dinas Pendidikan Jatim menutup Safari Ramadhan dengan mengunjungi 2.000 guru dan murid prasejahtera di Jombang, menunjukkan komitmen peningkatan kesejahteraan insan pendidikan.

Kemendikdasmen dorong Gerakan Sekolah Bersih sebagai indikator kualitas pendidikan dan peradaban bangsa, dibarengi revitalisasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru.

Mendikbudristek mengungkapkan pemerintah tengah menghitung besaran bantuan untuk guru honorer non-sertifikasi, dengan jumlah guru honorer diperkirakan lebih dari 800.000 orang.

Pemerintah akan menyerahkan 20.000 kunci rumah subsidi untuk guru di berbagai wilayah Indonesia pada 25 Maret 2024, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Pemkab Kudus akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memverifikasi data guru penerima Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) Rp1 juta per bulan guna memastikan program tepat sasaran.