Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR menyerahkan kunci rumah subsidi kepada guru di delapan kota untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan Indonesia.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen dan Kementerian PKP menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 250 guru secara simbolis di 8 provinsi, bagian dari program 20.000 unit rumah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemerintah meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru di 8 lokasi hingga 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru, ditandai dengan penyaluran 20 ribu rumah subsidi melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan relokasi guru PPPK untuk pemerataan pendidikan dan pemenuhan standar jam mengajar, menanggapi aspirasi guru PPPK yang disampaikan langsung kepada Gubernur.

Dinas Pendidikan Jatim menutup Safari Ramadhan dengan mengunjungi 2.000 guru dan murid prasejahtera di Jombang, menunjukkan komitmen peningkatan kesejahteraan insan pendidikan.

Kemendikdasmen dorong Gerakan Sekolah Bersih sebagai indikator kualitas pendidikan dan peradaban bangsa, dibarengi revitalisasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru.

Mendikbudristek mengungkapkan pemerintah tengah menghitung besaran bantuan untuk guru honorer non-sertifikasi, dengan jumlah guru honorer diperkirakan lebih dari 800.000 orang.

Pemerintah akan menyerahkan 20.000 kunci rumah subsidi untuk guru di berbagai wilayah Indonesia pada 25 Maret 2024, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Pemkab Kudus akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memverifikasi data guru penerima Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) Rp1 juta per bulan guna memastikan program tepat sasaran.

Dewan Pendidikan Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang memastikan keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan guru honorer serta tenaga tata usaha di satuan pendidikan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk memberikan perlakuan adil dan kesejahteraan yang setara bagi seluruh guru di Indonesia, tanpa diskriminasi.

Revitalisasi pendidikan guru melalui program PPG dan transformasi digital dinilai sebagai kunci peningkatan mutu pengajaran serta kesejahteraan guru di Indonesia, mengurangi beban administratif, dan memfokuskan pada pembelajaran.

Menteri PPN/Bappenas tegaskan kesejahteraan guru sebagai investasi strategis untuk pembangunan nasional, dorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program Direct Cash Transfer (DCT).

PBPGSI mendesak pemerintah mengaktifkan kembali program penyetaraan guru swasta untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pengakuan atas profesionalisme mereka, serta meminta evaluasi kebijakan rekrutmen guru yang lebih adil dan transparan.

Anggota DPD RI, Dr. Muhdi, menilai kebijakan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) langsung ke rekening guru sebagai langkah tepat dan solutif untuk mengatasi keterlambatan pencairan serta meningkatkan kesejahteraan guru.