Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur menyalurkan bantuan Baznas untuk GTT, penjaga sekolah, dan siswa kurang mampu di SMA Negeri 1 Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengawal pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK di Papua Barat, memastikan hak-hak mereka terpenuhi demi keberlangsungan pendidikan.

Komisi X DPR RI mengunjungi Jambi untuk menyerap aspirasi guru dalam revisi UU Sisdiknas, dengan fokus pada kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan.

Gubernur Jambi Al Haris mendukung revisi UU Sisdiknas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang masih menerima gaji rendah.

Pemerintah melalui Kemenag akan menyalurkan insentif sebesar Rp250.000 per bulan untuk 243.669 guru non-ASN RA dan madrasah pada Juni 2025, dengan total anggaran Rp365,5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas belajar mengajar dan kesejahteraan guru, demi mewujudkan pendidikan bermutu di Serang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Jambore PAUD 2025 yang diikuti ratusan peserta.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengalokasikan Rp300 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, dan menekankan pentingnya kesejahteraan guru serta penanganan masalah perundungan di sekolah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2025.

Disdik Jatim memberikan apresiasi positif terhadap program bantuan kesejahteraan guru honorer berupa BLT Rp300.000 dan bantuan pendidikan Rp3 juta per semester yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru, ditandai dengan penyaluran 20 ribu rumah subsidi melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan relokasi guru PPPK untuk pemerataan pendidikan dan pemenuhan standar jam mengajar, menanggapi aspirasi guru PPPK yang disampaikan langsung kepada Gubernur.

Dinas Pendidikan Jatim menutup Safari Ramadhan dengan mengunjungi 2.000 guru dan murid prasejahtera di Jombang, menunjukkan komitmen peningkatan kesejahteraan insan pendidikan.

Kemendikdasmen dorong Gerakan Sekolah Bersih sebagai indikator kualitas pendidikan dan peradaban bangsa, dibarengi revitalisasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru.

Mendikbudristek mengungkapkan pemerintah tengah menghitung besaran bantuan untuk guru honorer non-sertifikasi, dengan jumlah guru honorer diperkirakan lebih dari 800.000 orang.

Pemerintah akan menyerahkan 20.000 kunci rumah subsidi untuk guru di berbagai wilayah Indonesia pada 25 Maret 2024, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Pemkab Kudus akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memverifikasi data guru penerima Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) Rp1 juta per bulan guna memastikan program tepat sasaran.

Pemerintah akan mencairkan tunjangan profesi bagi 120.067 guru dan pengawas PAI senilai Rp828,1 miliar sebelum Idul Fitri 2025 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa.

Menteri PUPR Maruarar Sirait akan bertemu Mendikbudristek Abdul Mu'ti pekan depan untuk membahas rencana pembangunan 20.000 rumah subsidi bagi guru melalui skema FLPP guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menyelesaikan masalah pengangkatan PPPK dan keterlambatan gaji guru honorer setelah menerima audiensi dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).