20.000 Rumah untuk Guru Indonesia Diluncurkan, Kolaborasi Antar Kementerian Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik
Pemerintah meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru di 8 lokasi hingga 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia pada Selasa, 25 Maret 2024, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program kolaboratif ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Program ini bertujuan untuk menyediakan akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi para guru di seluruh Indonesia.
Sebanyak 20.000 unit rumah akan disalurkan kepada para tenaga pendidik di delapan lokasi berbeda hingga akhir tahun 2025. Total nilai kredit pemilikan rumah (KPR) yang diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun. Peluncuran program ditandai dengan akad kredit serentak bagi 300 debitur, baik secara langsung maupun daring, di berbagai wilayah tersebut. Lokasi penyaluran meliputi Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
"Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut. Pernyataan ini menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sasaran dan Syarat Program Rumah untuk Guru
Program ini menargetkan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain belum memiliki rumah, batas penghasilan maksimal Rp7 juta untuk yang belum menikah dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah, serta masa kerja minimal dua tahun untuk guru di jenjang SD, SMP, atau SMA.
Skema pembiayaan KPR memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi ini menawarkan berbagai kemudahan, termasuk bunga tetap 5 persen selama masa tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman hingga 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup guru. "Pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru," ujarnya. Hal ini mengingat masih banyaknya guru di Indonesia yang belum memiliki rumah, diperkirakan sebanyak 438.816 guru.
Kolaborasi Data dan Peran BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) berperan penting dalam program ini dengan mengumpulkan dan mengolah data guru. Data administrasi guru diperoleh dari Dikdasmen, kemudian dipadukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan variabel tambahan lainnya. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dikembalikan ke Dikdasmen untuk mendukung pelaksanaan program.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan proses pengolahan data yang dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kolaborasi data ini menjadi kunci keberhasilan program dalam menjangkau guru-guru yang membutuhkan.
Peran BTN dalam Penyaluran KPR
Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu pihak yang terlibat secara aktif dalam penyaluran KPR subsidi. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menekankan bahwa Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
"Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau," jelas Nixon. BTN sendiri telah menyalurkan 22.768 unit rumah kepada tenaga pendidik sejak tahun 2021, dengan penyaluran 1.507 unit pada tiga bulan pertama tahun 2024.
Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan langkah signifikan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan solusi perumahan yang layak dan terjangkau bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
