Program Makan Bergizi Gratis Kalsel Sasar 130 Ribu Siswa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 130 ribu siswa dari tingkat SD hingga SMA sederajat, dengan anggaran Rp300 miliar untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menyasar 130 ribu siswa. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini menjangkau siswa SD, SMP, dan SMA sederajat di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, di Banjarbaru.

Dengan anggaran sekitar Rp6 miliar per bulan, program MBG Kalsel menunjukan komitmen nyata pemerintah daerah. Syarifuddin berharap cakupan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh siswa di provinsi tersebut. Keberhasilan program ini menjadi prioritas utama, dan terlihat dari alokasi anggaran yang signifikan.

Upaya Penguatan dan Sinergi

Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran program MBG, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun dapur mandiri, menyediakan bahan pangan berkualitas, serta menjamin distribusi makanan bergizi yang efisien kepada seluruh siswa penerima manfaat. Selain itu, Plh Sekda Kalsel, bersama Kabinda Kalsel dan Wakil Komisi IV DPRD Kalsel, aktif berpartisipasi dalam rapat virtual bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Rapat tersebut membahas strategi penguatan program peningkatan gizi nasional dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Syarifuddin menekankan pentingnya pembelajaran dari rapat tersebut untuk mengoptimalkan program MBG di Kalsel. Ia juga mengakui adanya kendala yang dihadapi daerah lain dalam implementasi program serupa, seperti regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran.

Tantangan dan Solusi

Dalam rapat virtual bersama BGN, berbagai provinsi di Indonesia turut menyampaikan sejumlah kendala dalam implementasi program MBG. Kendala tersebut antara lain regulasi yang kurang mendukung, payung hukum yang belum jelas, dan alokasi anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut. Hal ini termasuk penguatan regulasi dan optimalisasi distribusi anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Ekspansi Nasional Program MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program MBG dijalankan secara bertahap. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi anak Indonesia. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi melalui 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menargetkan perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025 dan sedang menyeleksi mitra baru untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

Untuk memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah yang belum terjangkau, BGN akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Polri, TNI, BIN, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran program dan memastikan keberhasilan program MBG di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.