Wali Kota Yogyakarta Apresiasi Rencana Retret Kepala Daerah 2026
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar retret lanjutan bagi kepala daerah pada tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi dan pencapaian target.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memberikan sambutan positif terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program retret atau pembekalan bagi kepala daerah pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Hasto saat ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Jumat malam, 28 Februari 2024. Retret tersebut direncanakan sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hasto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan. Retret lanjutan ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan bersama. "'Ya, bagus sekali karena gini, Pak Prabowo itu mengatakan bahwa 'janji-janji saya ini jangan hanya dianggap 'omon-omon' begitu,'" ujar Hasto menirukan pernyataan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Hasto menambahkan bahwa retret tersebut akan menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program-program pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian target swasembada pangan pada tahun 2026. Presiden Prabowo, menurut Hasto, sangat antusias dan berharap retret ini dapat menjadi bukti nyata tercapainya janji-janji tersebut. "'Katakanlah swasembada pangan dan sebagainya. Itu beliau (Presiden Prabowo) saking semangatnya (menyatakan) 'kalau perlu buktikan bahwa janji-janji saya itu bisa terpenuhi dan membuktikannya dalam bentuk retret lagi'," tambah Hasto.
Retret sebagai Sarana Evaluasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Hasto menilai bahwa retret kepala daerah pada tahun 2026 akan menjadi sarana evaluasi yang efektif bagi pemerintah daerah. Retret ini akan mengukur sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya selama satu tahun kepemimpinan. "'Ya, evaluasi. Itu kan semangat untuk supaya buktikanlah bahwa apa yang kami janjikan ini serius, begitu,'" ungkap Hasto.
Selain sebagai evaluasi, retret juga akan menjadi wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan dan tercapainya target-target nasional. Dengan berkumpulnya para kepala daerah, komunikasi dan sinkronisasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.
Hasto menambahkan, "'Di situ kan ada komunikasi lagi, apakah target-target itu tercapai atau tidak, sehingga semua kepala daerah kumpul. Maksudnya beliau seperti itu yang saya tangkap ya,'" jelasnya mengenai tujuan retret tersebut.
Retret sebelumnya, yang berlangsung selama satu pekan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, telah resmi ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 28 Februari 2024. Dalam penutupan tersebut, Presiden Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menggelar retret pada tahun depan sebagai bagian dari evaluasi kinerja.
Dukungan Mendagri terhadap Rencana Retret 2026
Rencana pelaksanaan retret lanjutan pada tahun 2026 disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Hal ini menunjukkan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri terhadap gagasan Presiden Prabowo. Dengan adanya dukungan dari Mendagri, rencana retret 2026 diperkirakan akan terlaksana dengan baik dan terencana.
Secara keseluruhan, rencana retret kepala daerah pada tahun 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Retret ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, memastikan keselarasan kebijakan, dan mencapai target-target pembangunan nasional. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan komunikasi yang intensif melalui retret ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Gagasan retret 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Evaluasi berkala dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
