Indonesia Diproyeksikan Jadi Kiblat Kerukunan Dunia

Indonesia diharapkan menjadi contoh kerukunan dunia berkat keragaman budaya dan agama.

Indonesia diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia berkat keragaman budaya dan agama yang hidup rukun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Mohsen Alaydrus, dalam sebuah acara di Palu pada Jumat (3/1). Dia menegaskan bahwa "kerukunan umat beragama adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai." Dengan keragaman yang ada, Indonesia memiliki potensi besar untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana berbagai agama dan budaya dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

Peran Kementerian Agama dalam Pelestarian Lingkungan

Dalam konteks global, perubahan iklim dan krisis kemanusiaan menjadi perhatian utama. Kementerian Agama terus berperan aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan. Salah satu inisiatif yang diusung adalah kolaborasi lintas agama yang tercatat dalam Deklarasi Istiqlal pada tahun 2024. Deklarasi ini ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September 2024. Mohsen menegaskan, "Pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan" menjadi fokus utama dalam upaya ini.

Makna Hari Amal Bakti ke-79

Penegasan tersebut disampaikan Mohsen saat membacakan sambutan Menteri Agama RI dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-79 pada tanggal 3 Januari 2025. Menurutnya, HAB adalah momen bersejarah yang mengenang berdirinya kementerian ini pada tahun 1946 di bawah Kabinet Sjahrir II, dengan H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama. "Hari Amal Bakti menjadi pengingat nilai pengabdian dan komitmen kementerian terhadap umat beragama di Indonesia," ujarnya. Tema Peringatan HAB 2024, yaitu 'Umat Rukun Menuju Indonesia Emas', sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila.

Komitmen Kementerian Agama terhadap Keberagaman

Pidato perdana Menteri Agama pada tahun 1946 menegaskan pentingnya menjaga kepentingan agama dan pemeluknya. Mohsen menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama atau sekuler, melainkan negara yang menghormati keberagaman religiositas masyarakatnya. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam memelihara kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas hubungan antarumat beragama, dan menjembatani jarak antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan seperti korupsi, kekerasan, dan kesenjangan moral menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi.

Fokus pada Pendidikan Agama dan Pemberdayaan Ekonomi

Keberhasilan tugas Kementerian Agama terletak pada sejauh mana umat dekat dengan nilai-nilai agama. Mohsen menyatakan bahwa kementerian juga fokus pada peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang. Salah satu program prioritas adalah Makan Bergizi Gratis untuk peserta didik di lembaga binaan kementerian. Selain itu, pemberdayaan ekonomi umat dilakukan melalui program kemandirian pesantren, pengelolaan zakat dan wakaf, serta gerakan filantropi lainnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.