Geopark Kaldera Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Kemenpar Turun Tangan
Mendapat kartu kuning dari UNESCO, Geopark Kaldera Toba mendapat perhatian serius dari Kemenpar yang menyiapkan langkah konkret untuk mengembalikan statusnya.
UNESCO memberikan kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di Maroko pada 4-5 September 2023. Hal ini mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk memanggil pengelola Geopark Kaldera Toba guna membahas peringatan tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk mencari solusi dan langkah-langkah perbaikan agar status Geopark Kaldera Toba dapat kembali ke "kartu hijau".
Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, melalui GM-nya Dr. Azizul Kholis, menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara sangat memperhatikan masalah ini dan berkomitmen untuk mengembalikan status Geopark Kaldera Toba. Pihak pengelola optimistis dapat menyelesaikan masalah ini dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Mereka membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan perbaikan, dengan asesmen baru dari UNESCO yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, memastikan bahwa Kemenparekraf telah dan akan terus mengambil langkah-langkah konkret untuk memenuhi rekomendasi UNESCO. Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam kawasan Geopark Kaldera Toba.
Rekomendasi UNESCO dan Langkah Konkret Kemenparekraf
UNESCO memberikan beberapa rekomendasi utama untuk perbaikan Geopark Kaldera Toba. Rekomendasi tersebut mencakup diversifikasi cerita geologi, perluasan survei, identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut dari warisan alam, budaya, dan buatan, peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark, serta peningkatan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya. Kemenparekraf menanggapi hal ini dengan beberapa langkah konkret.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Kemenparekraf adalah pembuatan panel penjelasan atau interpretasi di berbagai geosite. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengunjung tentang nilai geologi dan warisan alam di kawasan tersebut. "Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini," ujar Hariyanto.
Selain itu, Kemenparekraf juga akan menyelenggarakan berbagai event MICE untuk mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba. Langkah lainnya adalah penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilakukan pada tahun 2026. "Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO," tambah Hariyanto.
Kemenparekraf juga memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan kegiatan nonfisik di delapan kabupaten di kawasan Danau Toba: Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Dana tersebut juga akan digunakan untuk revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi teknis.
Kartu Kuning UNESCO dan Dampaknya
Kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba merupakan peringatan bahwa pengelolaan wilayah tersebut belum memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Selain Geopark Kaldera Toba, beberapa geopark lain juga menerima kartu kuning, antara lain Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru. Kartu kuning ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba agar dapat kembali mendapatkan status "kartu hijau" dari UNESCO.
Dengan berbagai upaya dan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenparekraf, diharapkan Geopark Kaldera Toba dapat segera memperbaiki kekurangannya dan kembali mendapatkan pengakuan internasional sebagai geopark yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola Geopark Kaldera Toba sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada pariwisata Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.
