Menbud Dorong Kerja Sama Lindungi Warisan Budaya dari Perdagangan Ilegal
Kementerian Kebudayaan dan Bea Cukai berkolaborasi mencegah perdagangan ilegal benda budaya Indonesia melalui pengawasan perbatasan dan peningkatan koordinasi antar lembaga.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menekankan pentingnya langkah kolaboratif untuk melindungi kekayaan warisan budaya Indonesia dari ancaman perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal ini mengancam kelestarian benda-benda bersejarah dan sarat nilai tradisi Indonesia. Langkah nyata dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan upaya pelestarian ini.
Pengawasan yang efektif di perbatasan dan pintu masuk-keluar negara menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, kerja sama erat antara Kementerian Kebudayaan dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci utama keberhasilan dalam mencegah perdagangan ilegal benda budaya. Hal ini disampaikan Menbud dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis lalu.
Menbud berharap, lokakarya bertajuk "Pencegahan dan Penegakan Hukum Pergerakan Benda Budaya Lintas Negara" dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk antar lembaga pemerintah. Lokakarya ini diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan strategi bersama dalam melindungi warisan budaya Indonesia.
Kerja Sama Antar Lembaga: Kunci Perlindungan Warisan Budaya
Dalam lokakarya tersebut, Menbud mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk memastikan kelestarian benda budaya Indonesia bagi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warisan budaya bangsa.
Pelaksana Harian Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kunto Prasti Trenggono, menyatakan bahwa pengawasan efektif terhadap pergerakan benda budaya membutuhkan sinergi berkesinambungan melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan warisan budaya ilegal. Kerja sama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Kementerian Kebudayaan sendiri bertujuan meningkatkan koordinasi, merumuskan strategi bersama dalam pengawasan dan pemanfaatan benda budaya, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus perdagangan ilegal benda budaya. Langkah-langkah sistematis ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat.
Pentingnya Koordinasi dan SOP dalam Pencegahan Perdagangan Ilegal
Lokakarya yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Kebudayaan dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bertujuan untuk membentuk sistem pencegahan dan penanganan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. Meningkatnya arus keluar masuk benda budaya lintas negara menuntut perlindungan hukum yang kuat dan tata kelola yang baik.
Sinergi teknis antar pihak sangat diperlukan untuk mendukung pelestarian budaya dan pencegahan perdagangan ilegal benda budaya Indonesia. Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan penanganan kasus perdagangan ilegal benda budaya dapat lebih efektif dan efisien.
Kerja sama yang solid antar lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi warisan budaya Indonesia dari ancaman perdagangan ilegal. Peningkatan pengawasan di perbatasan, koordinasi yang efektif, dan SOP yang jelas akan memperkuat upaya pelestarian warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang. Harapannya, kolaborasi ini akan menghasilkan strategi pencegahan yang komprehensif dan efektif.
Dengan adanya peningkatan pengawasan dan koordinasi antar lembaga, diharapkan perdagangan ilegal benda budaya Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian dan nilai sejarah dari warisan budaya Indonesia.
