Kemenkumham dan Kemenbud Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Budaya

Kemenkumham dan Kemenbud berkolaborasi untuk melindungi kekayaan intelektual di sektor budaya, termasuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange, demi mencegah klaim kepemilikan dari pihak luar dan mendorong pemanfaat

Jakarta, 31 Januari 2024 - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sepakat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) di sektor kebudayaan. Hal ini dibahas dalam sebuah audiensi di Jakarta pada Kamis (30/1). Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk melindungi warisan budaya Indonesia dari klaim kepemilikan pihak asing dan sekaligus mendorong pemanfaatannya untuk kemajuan dunia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu, menjelaskan pentingnya kolaborasi ini. Sebelumnya, Kemenkumham dan Kemendikbud telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pertukaran data Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Data EBT tersebut akan diinventarisasi dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bukti kepemilikan Indonesia atas warisan budayanya. "Contohnya, Reog Ponorogo atau lagu Rasa Sayange. Pangkalan data ini menjadi bukti otentik kepemilikan kita," ujar Razilu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/1).

Kemenkumham memiliki sejumlah program prioritas tahun 2025, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Roadmap Pengembangan KI di Indonesia. Program ini membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Razilu menekankan pentingnya menciptakan ekosistem KI yang kondusif agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya budaya mereka. "Indonesia punya kekayaan budaya luar biasa yang harus kita jaga bersama," tambahnya.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Giring Ganesha, mendukung penuh kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini dibutuhkan perubahan pola pikir, dari sekadar mempertahankan budaya menjadi memanfaatkannya untuk berkontribusi pada peradaban dunia. "Selama ini kita fokus pada pelestarian budaya, namun kini kita perlu berpikir bagaimana budaya Indonesia bisa memberi manfaat bagi dunia. Tentu, hal ini harus diiringi perlindungan yang kuat," kata Giring.

Sebagai tindak lanjut, Kemenbudristek dan Ditjen KI Kemenkumham sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas kontribusi Kemendikbudristek dalam penyusunan Roadmap Pengembangan KI. Pertemuan awal antara kedua lembaga membahas strategi kerja sama dalam melindungi dan memanfaatkan KI di sektor kebudayaan. Kedua pihak sepakat bahwa perlindungan KIK, khususnya EBT dan industri kreatif, sangat penting untuk memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku budaya.

Tidak hanya dengan Kemendikbudristek, Ditjen KI Kemenkumham juga berencana berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait untuk membentuk tim khusus. Tim ini akan merancang kebijakan yang akan dituangkan dalam Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan kekayaan intelektual Indonesia di sektor kebudayaan.