Kemenkumham dan Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Kelola Kekayaan Intelektual
Kemenkumham dan Kemenparekraf meningkatkan kerja sama untuk pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, termasuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan, guna mendorong potensi ekonomi kreatif nasional.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) semakin memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan KI, demi memaksimalkan potensi ekonomi kreatif Tanah Air. Pertemuan penting antara kedua kementerian berlangsung di Jakarta pada Kamis (23/1).
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham, Razilu, menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian untuk mengembangkan ekosistem KI. Meskipun jumlah permohonan KI meningkat signifikan, mencapai 346.888 pada tahun 2024, angka tersebut belum merepresentasikan potensi maksimal dari 190 juta penduduk Indonesia yang produktif. Razilu menyoroti masih banyaknya peluang untuk meningkatkan pemanfaatan KI di tengah masyarakat.
Menurut Razilu, sinergi antara Direktorat Jenderal KI Kemenkumham dan Kemenparekraf sangat krusial untuk mencapai target nasional di bidang KI. Ia juga menjelaskan pentingnya konsep pentahelix dalam pengelolaan KI. Konsep ini melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media, untuk menciptakan ekosistem KI yang berkelanjutan.
Ekosistem KI sendiri terdiri dari tiga pilar utama: proteksi, kreasi, dan utilisasi. Kolaborasi antar lima unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan ketiga pilar tersebut.
Dari pihak Kemenparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Strategis, Cecep Rukandi, menyampaikan aspirasi dari komunitas kreatif, terutama mengenai pembagian royalti dalam Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham, Agung Damarsasongko, menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa revisi UU Hak Cipta sedang dalam proses dan terbuka untuk masukan dari berbagai pihak, termasuk Kemenparekraf.
Agung Damarsasongko menambahkan bahwa revisi UU Hak Cipta bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku kreatif, terutama terkait pembagian royalti. Ia berharap revisi UU tersebut dapat selesai tahun ini dan segera disahkan oleh Presiden dan DPR. Selain itu, DJKI juga gencar melakukan program edukasi dan perlindungan hak cipta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KI.
Audiensi tersebut dihadiri oleh pejabat penting dari kedua kementerian. Dari Kemenkumham hadir Dirjen KI Razilu, Sekretaris DJKI Andriensjah, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko. Sementara dari Kemenparekraf, hadir Staf Khusus Bidang Hukum dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Agus Sardjono, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Cecep Rukandi, dan Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu beserta jajarannya.
Kolaborasi antara Kemenkumham dan Kemenparekraf ini menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan ekosistem KI yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas generasi muda Indonesia di masa mendatang.