Wamen Pariwisata Usul Penambahan Polisi Pariwisata Berbahasa Inggris
Wakil Menteri Pariwisata RI mengusulkan penambahan jumlah polisi pariwisata yang mahir berbahasa Inggris guna meningkatkan keamanan wisatawan, terutama setelah kasus penculikan di Bali.
Kasus penculikan warga negara Ukraina di Bali baru-baru ini menyoroti pentingnya keamanan wisatawan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa Nugraheni, mengusulkan peningkatan jumlah polisi pariwisata yang menguasai bahasa Inggris. Usulan ini disampaikan dalam acara Monthly Brief 2025 di Jakarta, Jumat lalu.
Pentingnya Polisi Pariwisata Berbahasa Inggris
Menurut Wamenpar, penambahan personel polisi pariwisata yang fasih berbahasa Inggris sangat krusial. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional ini dinilai penting untuk mempermudah penanganan masalah yang melibatkan wisatawan asing. Hal ini juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.
Wamenpar menjelaskan bahwa usulan ini muncul setelah dirinya menghadiri rapat koordinasi dengan pihak kepolisian di Bali. Dalam rapat tersebut, dibahas secara intensif mengenai strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan di destinasi wisata Indonesia. Lebih lanjut, Wamenpar menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian Pariwisata dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan wisatawan.
Koordinasi Antar Lembaga dan Penegakan Hukum
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, menambahkan bahwa kementeriannya secara aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan hampir setiap hari untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum sepenuhnya berada di bawah wewenang aparat penegak hukum, namun Kementerian Pariwisata berperan aktif dalam mendukung proses tersebut.
Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata telah memperbarui nota kesepahaman kerja sama dengan kepolisian. Nota kesepahaman ini mencakup pengaturan pengerahan polisi pariwisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi para wisatawan.
Solusi Jangka Panjang untuk Keamanan Wisatawan
Meskipun Wamenpar tidak merinci skema penambahan polisi pariwisata, usulan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan di destinasi wisata. Peningkatan jumlah polisi pariwisata yang berbahasa Inggris diharapkan dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi wisatawan asing. Selain itu, kehadiran polisi pariwisata yang mampu berkomunikasi dengan baik akan membantu mencegah terjadinya potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap keamanan di Indonesia.
Kasus penculikan di Bali menjadi pengingat pentingnya keamanan dan keselamatan wisatawan. Dengan adanya peningkatan jumlah polisi pariwisata yang terlatih dan mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Koordinasi yang baik antara Kementerian Pariwisata dan aparat penegak hukum juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Ke depannya, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas program peningkatan keamanan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan wisatawan akan menjadi faktor penting dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian nasional.
Kesimpulan
Usulan penambahan polisi pariwisata berbahasa Inggris merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Indonesia. Koordinasi yang erat antara Kementerian Pariwisata dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Semoga dengan adanya peningkatan keamanan ini, pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.