DPR Minta Evaluasi Pariwisata Bali Usai Lonjakan Wisatawan
Anggota Komisi VII DPR, Siti Mukaromah, meminta Kemenpar mengevaluasi menyeluruh industri pariwisata Bali pasca-pandemi, menanggapi kasus kriminal dan penutupan Kampung Rusia, demi memaksimalkan potensi dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap industri pariwisata Bali. Permintaan ini muncul sebagai respon atas beberapa permasalahan yang belakangan terjadi di Pulau Dewata, termasuk aksi kriminal terhadap turis asing dan penutupan Kampung Rusia.
Peningkatan jumlah wisatawan asing ke Bali pasca-pandemi menjadi alasan utama perlunya evaluasi. "Pascapandemi, angka kunjungan, khususnya turis asing di Bali naik. Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan," ujar Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Potensi besar ini perlu dikelola dengan baik agar memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali dan Indonesia.
Menurut Erma, dibutuhkan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah yang ada. Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata Bali.
Salah satu fokus evaluasi yang disoroti adalah regulasi lokal. Erma mempertanyakan kecukupan regulasi yang ada untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang. "Cek juga regulasi-regulasi lokal. Apakah sudah cukup untuk mencegah berbagai persoalan-persoalan yang muncul?" tanyanya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan regulasi mengenai investasi asing. Ketentuan yang memungkinkan investor asing dengan modal Rp10 miliar untuk berinvestasi perlu ditinjau kembali. Regulasi ini dinilai berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan mengabaikan peran masyarakat lokal.
Persaingan yang tidak sehat antara investor asing dapat mengancam keberlangsungan usaha pelaku bisnis lokal. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih adil dan berpihak pada pengembangan ekonomi lokal, serta mampu melindungi kepentingan masyarakat Bali.
Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan memaksimalkan potensi pariwisata Bali. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata di Bali dan mencegah potensi masalah di masa depan.
Kesimpulannya, desakan evaluasi menyeluruh terhadap industri pariwisata Bali oleh DPR merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang baik terhadap sektor pariwisata di Bali. Dengan evaluasi ini, diharapkan potensi pariwisata Bali dapat dioptimalkan dengan adil dan berkelanjutan.
