Panja Vaksin KomisiIX DPR, Pertanyakan Skema Pemerintah Terkait Pengadaan Vaksin Halal

Ilustrasi vaksin covid-19 (Foto: merdeka.com)

30 Maret 2022 19:15

Pengadaan vaksin halal seperti Sinovac sangat sedikit.

Planet Merdeka - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komis IX DPR-RI, Nur Nadlifah, mempertanyakan skema pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri.

Dirinya mempertanyakan mengapa pengadaan vaksin halal seperti Sinovac sangat sedikit jika dibandingkan Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.

"Ada 3 skema pengadaan vaksin, diantaranya penugasan kepada Biofarma. Kalau saya lihat dari 3 skema itu, Pengadaan vaksin sinovac ini kenapa kecil. Padahal vaksin ini yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI," ungkap Anggota DPR dari Fraksi PKB ini saat RDP dengan Kemenkes, Rabu (30/03/2022).

Seperti diketahui, masyarakat kita mayoritasnya adalah muslim. Pastinya masyarakat kita lebih memilih menggunakan vaksin halal.

"Saya menemukan di lapangan banyak masyarakat tidak mau divaksin booster karena masih menunggu vaksin halal. Kalau di Arab Saudi, pfizer dinyatakan halal, kenapa kita tidak bekerjasama dengan mereka. Tentu juga harus melibatkan MUI," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah masih terus berupaya sediakan vaksin halal.

Hal ini menurutnya sangat penting. Kalau pemerintah menginginkan banyak masyarakat divaksin booster maka pemerintah harus menyediakan pilihan halal.

Apalagi saat ini bukan lagi dalam kondisi darurat. Berbeda kondisinya saat pandemi covid varian delta seperti tahun lalu, dimana kita tidak ada pilihan vaksin lain selain yang ada.

"Jika memang pemerintah tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan vaksin halal, mengapa vaksin yang ada saat ini tidak dimintakan fatwa halalnya ke MUI," tegas dia.

Dirjen Farmalkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia memberikan penjelasan, bahwasanya pemerintah terus berupaya untuk menyediakan vaksin halal.

Namun pada anggaran tahun 2022 tidak ada alokasi untuk pengadaan vaksin lagi.

"Anggaran tahun ini hanya untuk melunasi pembayaran sesuai perjanjian pengadaan vaksin di tahun 2021"ungkap Lucia. [*RON]

Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis
Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : ronin-alkaf