100 Kades/Lurah Sumsel Siap Ikuti Paralegal Justice Award 2025

Sebanyak 100 kepala desa dan lurah di Sumatera Selatan bersiap mengikuti seleksi Paralegal Justice Award 2025 untuk menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa.

Palembang, 27 Februari 2024 (ANTARA) - Sekitar 100 kepala desa (kades) dan lurah di Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2025. Kompetisi bergengsi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM ini memberikan penghargaan kepada pemimpin desa yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat lokal tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Inisiatif ini digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumsel. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora, menjelaskan bahwa timnya aktif memberikan pendampingan kepada para kades dan lurah untuk memenuhi persyaratan seleksi PJA 2025. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan dokumen hingga strategi penyelesaian masalah hukum di desa.

Tujuan utama dari program ini adalah mendorong penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi atau damai di tingkat desa. Dengan demikian, diharapkan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemenkumham Sumsel gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait Paralegal Justice Award 2025. Agato Simamora menekankan pentingnya dukungan dari Bagian Hukum dan HAM pemerintah kota/kabupaten dalam mendorong partisipasi kades dan lurah. Salah satu syarat utama untuk mengikuti PJA 2025 adalah pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepala desa/lurah.

Pos bantuan hukum ini berperan krusial dalam menyelesaikan permasalahan hukum warga yang sifatnya ringan. Dengan adanya pos ini, diharapkan warga dapat memperoleh akses keadilan yang lebih mudah dan terjangkau. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat di daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hendrik Pagiling, menambahkan bahwa kerjasama dengan organisasi bantuan hukum sangat penting dalam mendukung kinerja pos bantuan hukum di desa/kelurahan. Kerjasama ini akan memperkuat kapasitas kades dan lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks.

Hendrik Pagiling juga menekankan peran penting kepala desa dan lurah sebagai tokoh masyarakat dalam pemberdayaan hukum. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dan konflik di masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga membuat mereka menjadi figur sentral dalam upaya penyelesaian masalah hukum secara damai.

Kades dan lurah juga diharapkan dapat mendukung advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah desa, organisasi bantuan hukum, dan advokat dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perdamaian dan keadilan di tingkat desa.

Partisipasi 100 kades dan lurah Sumsel dalam PJA 2025 ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses keadilan di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan akan semakin banyak permasalahan hukum yang dapat diselesaikan secara efektif dan efisien di tingkat desa, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada dukungan penuh dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan PJA 2025 dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Selatan.