100 Persen Pendamping PKH Mataram Lolos PPPK Kemensos

Keenam puluh tiga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial RI, membuka babak baru dalam layanan sosial di Mataram.

Kabar gembira datang dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat! Sebanyak 63 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) Kementerian Sosial RI. Prestasi luar biasa ini menandai 100 persen keberhasilan para pendamping dalam seleksi, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menyampaikan kabar baik ini pada Senin, 17 Februari 2024. "Alhamdulillah, 63 pendamping PKH yang ikut seleksi PPPK di Kementerian Sosial RI, 100 persen lulus. Mulai tahun 2025, mereka resmi menjadi PPPK," ujarnya. Kepastian ini memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi para pendamping yang selama ini telah berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Sebelum resmi menjadi PPPK, para pendamping PKH bekerja berdasarkan kontrak dari Kementerian Sosial RI dan daerah. Mereka berperan penting dalam membantu pelaksanaan program PKH di Kota Mataram. "Status pendamping PKH selama ini membantu kami melaksanakan program PKH dengan status dikontrak oleh kementerian," jelas Samsul Adnan.

Meskipun telah resmi menjadi PPPK, masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Salah satunya adalah penentuan pola kerja dan tugas pendamping PKH ke depan. Belum dipastikan apakah mereka akan tetap berada di bawah Dinas Sosial Kota Mataram atau di bawah Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kementerian Sosial di daerah.

"Itu akan kami koordinasikan dengan pihak terkait, agar ada kejelasan dan tidak menyalahi tugas pokok mereka," tambah Samsul Adnan. Selain itu, kemungkinan perpindahan tugas antar daerah juga menjadi pertimbangan. Para pendamping PKH dimungkinkan untuk bertugas di luar Kota Mataram setelah menjadi PPPK Kementerian Sosial.

Tugas para pendamping PKH selama ini cukup kompleks. Mereka bertanggung jawab mencari warga tidak mampu yang memenuhi kriteria penerima PKH dan mendaftarkan mereka sebagai calon penerima bantuan. Namun, tugas mereka kini lebih berfokus pada pembinaan bagi penerima bantuan yang sudah terdaftar.

Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana PKH tepat sasaran dan sesuai dengan komponen yang telah ditentukan. "Uang PKH tidak boleh asal ambil dan asal pakai," tegas Samsul Adnan. "Ada komponen yang harus dipenuhi, seperti persentase penggunaan untuk sekolah dan pemenuhan gizi." Untuk itu, pembinaan rutin dilakukan setiap minggu kepada para penerima PKH melalui koordinator masing-masing.

Terkait rekrutmen tenaga PKH selanjutnya, Dinas Sosial Kota Mataram masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Proses rekrutmen pendamping PKH sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial RI, sehingga Dinas Sosial tidak terlibat dalam proses pengusulan.

"Kami tidak mengusulan, karena rekrutmen dan SK langsung dari kementerian," kata Samsul Adnan. Dengan demikian, proses rekrutmen pendamping PKH selanjutnya akan tetap berada di bawah kendali Kementerian Sosial RI. Keberhasilan 100 persen pendamping PKH Mataram lolos seleksi PPPK menjadi bukti nyata dedikasi dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi pendamping PKH lainnya di seluruh Indonesia.