1.044 Non-ASN Tapin Ikuti Seleksi PPPK Bertahap

Pemerintah Kabupaten Tapin mencatat 1.044 non-ASN telah terdaftar untuk seleksi PPPK bertahap guna mengatasi kekurangan PNS akibat pensiun, mutasi, dan kematian, dengan target penyelesaian dalam lima tahun.

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 14 Februari 2024 - Sebanyak 1.044 tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tapin resmi terdaftar dalam database pemerintah pusat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Proses seleksi PPPK ini merupakan solusi strategis Pemkab Tapin dalam mengatasi kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Plh Bupati Tapin, Sufiansyah, menjelaskan bahwa kekurangan PNS disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pensiun, mutasi, dan kematian pegawai.

Sebelumnya, Pemkab Tapin mengandalkan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor teknis. Namun, dengan adanya regulasi yang melarang rekrutmen honorer, jalur PPPK menjadi solusi utama. Sufiansyah berharap langkah ini dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tanpa melanggar aturan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pemenuhan SDM yang andal untuk kelancaran pelayanan publik di Kabupaten Tapin.

Proses rekrutmen PPPK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin. Dengan adanya tenaga yang terlatih dan terdaftar secara resmi, diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di berbagai sektor pemerintahan.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapin, M Zumaidian Noor, memberikan klarifikasi terkait data tersebut. Ia menyebutkan bahwa 1.044 tenaga non-ASN tersebut akan mengikuti seleksi PPPK secara bertahap. Mereka yang tidak termasuk dalam angka tersebut akan masuk kategori PPPK paruh waktu.

Zumaidian menambahkan bahwa proses seleksi PPPK ini ditargetkan selesai dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Tapin untuk menyelesaikan proses rekrutmen secara terencana dan terstruktur. Dengan adanya target waktu yang jelas, diharapkan proses seleksi dapat berjalan efektif dan efisien.

Seleksi PPPK ini diharapkan membawa dampak positif bagi Kabupaten Tapin. Dengan terpenuhinya kebutuhan PNS, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tapin secara keseluruhan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan adil bagi seluruh peserta.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi. Dengan menjadi PPPK, mereka akan mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Keberhasilan program ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, koordinasi yang baik antar instansi, dan partisipasi aktif dari para peserta seleksi. Pemkab Tapin berharap program ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses seleksi PPPK ini merupakan langkah penting dalam upaya Pemkab Tapin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten dan terdaftar secara resmi, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.