19.337 Narapidana Lolos Verifikasi Aamnesti, Rincian Lengkap dari Menteri Imipas

Menteri Imipas Agus Andrianto merinci 19.337 narapidana yang lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti, dengan rincian kategori dan jumlah yang beragam, termasuk pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan narapidana berkebutuhan khusus.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengumumkan secara rinci pemberian amnesti kepada 19.337 narapidana (napi) yang telah lolos tahap verifikasi dan asesmen. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu lalu. Proses verifikasi yang ketat ini melibatkan berbagai kriteria dan menghasilkan angka yang signifikan, memberikan gambaran jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima amnesti.

Dari total 44.495 narapidana yang awalnya diusulkan untuk mendapatkan amnesti, hanya 19.337 yang memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi dan asesmen yang ketat. Rinciannya beragam, mencakup berbagai kategori pelanggaran dan kondisi khusus narapidana. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan amnesti secara selektif dan terukur, memastikan keadilan dan kepatuhan hukum.

Proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan Kementerian Imipas memastikan bahwa pemberian amnesti diberikan kepada narapidana yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan amnesti dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan layak untuk kembali ke masyarakat.

Pemberian amnesti dibagi ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah narapidana dan anak binaan pengguna narkotika dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas, berjumlah 2.591 orang. Kategori kedua adalah pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 4/2010), berjumlah 15.447 orang. Menteri Agus Andrianto menyatakan bahwa jumlah ini akan ditelaah kembali karena SEMA 4/2010 hanya mempertimbangkan kuantitas barang bukti, bukan pengguna atau pemakai narkotika itu sendiri. "Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujarnya.

Kategori selanjutnya meliputi narapidana dan anak binaan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat 5 orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik, serta 377 orang terkait pasal lain dalam UU ITE. Menteri Agus Andrianto juga menyatakan akan menelaah kembali jumlah ini. "Dan terkait Pasal ITE 377 orang. Jumlah ini akan kami telaah kembali," ucapnya.

Terakhir, terdapat narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus, meliputi: 270 orang sakit berkepanjangan; 73 orang dengan gejala kejiwaan; 110 orang lansia di atas 70 tahun; 2 orang penyandang disabilitas; 6 orang perempuan hamil; 37 orang perempuan yang merawat anak di lapas; 409 orang anak binaan; dan 10 orang narapidana makar. Rincian ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan dalam sistem permasyarakatan.

Selain narapidana yang lolos verifikasi, terdapat 20.589 warga binaan yang tidak lolos. Menteri Agus Andrianto menjelaskan bahwa dari 44.495 narapidana yang diajukan, terdapat juga 183 narapidana yang menjalani subsider, 74 narapidana yang telah meninggal dunia, 5 narapidana yang telah bebas rehabilitasi, 1.988 narapidana yang telah bebas integrasi, dan 2.319 narapidana yang telah bebas. Data ini memberikan gambaran lengkap mengenai proses verifikasi dan jumlah narapidana yang akan menerima amnesti.

Selanjutnya, hasil verifikasi awal akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk verifikasi lebih lanjut. Proses ini menekankan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam pemberian amnesti, memastikan hanya narapidana yang memenuhi syarat yang akan menerima pembebasan.

Proses pemberian amnesti ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku. Rincian data yang transparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses seleksi dan kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima amnesti.