250 Rumah Tidak Layak Huni di Penajam Paser Utara Direhabilitasi Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk rehabilitasi 250 rumah tidak layak huni di Penajam Paser Utara, membantu warga kurang mampu memiliki tempat tinggal yang layak.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sebanyak 250 unit rumah akan diperbaiki tahun ini, memberikan harapan baru bagi 250 keluarga kurang mampu di daerah tersebut. Program ini menjawab pertanyaan Apa yang dilakukan, yaitu rehabilitasi rumah; Siapa yang dibantu, yaitu warga kurang mampu; Di mana lokasi kegiatan, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara; Kapan kegiatan dilakukan, yaitu tahun ini; Mengapa program ini penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; dan Bagaimana caranya, yaitu melalui alokasi dana APBD Kabupaten dan Provinsi.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairil Achmad, menjelaskan bahwa anggaran perbaikan berasal dari APBD 2025 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Beliau menambahkan, "Anggaran perbaikan rumah tidak layak huni dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten." Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dana yang digelontorkan cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan sekitar Rp2,5 miliar untuk perbaikan 100 unit rumah, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dana lebih kurang Rp3,75 miliar untuk 150 unit rumah lainnya. Setiap unit rumah akan menerima bantuan sebesar Rp25 juta untuk perbaikan.

Khairil Achmad menjelaskan bahwa bantuan ini ditujukan bagi warga kurang mampu yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, pada bagian dasar, dinding, atau atap. Namun, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. "Tempat tinggal warga kurang mampu yang mengalami kerusakan tingkat ringan, sedang dan berat di bagian dasar, dinding dan atap dapat bantuan itu," jelasnya.

Proses verifikasi sangat penting. Rumah yang akan direhabilitasi harus berdiri di atas lahan milik penerima manfaat, dibuktikan dengan surat hak milik atas tanah. Usulan diajukan melalui desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui camat kepada pemerintah kabupaten. Proses ini memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.

Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan penghuninya. Rumah yang layak huni akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi keluarga, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan tempat tinggal yang layak dan sehat. Sasaran utama adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumahnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, serta mendorong terciptanya kehidupan yang lebih bermartabat bagi warga kurang mampu.

Keterlibatan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam program ini menunjukkan sinergi yang baik dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima bantuan.

Kesimpulannya, program rehabilitasi 250 rumah tidak layak huni di Penajam Paser Utara merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan perumahan bagi warga kurang mampu.