60 PMI Babel Terjebak di Myanmar, Gubernur Upayakan Pemulangan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan pemulangan 60 pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjebak di Myanmar setelah ditipu dan terancam keselamatannya, membutuhkan biaya besar untuk kepulangan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah berupaya memulangkan 60 pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini terjebak di Myanmar. Para PMI tersebut menjadi korban penipuan dan dipaksa bekerja di bawah ancaman. Kejadian ini terjadi di Myanmar, dan upaya pemulangan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, melibatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Sugito, mengungkapkan bahwa para PMI tersebut diiming-imingi pekerjaan di luar negeri, namun kenyataannya mereka dipaksa untuk melakukan penipuan dengan target tertentu. Kegagalan mencapai target berujung pada ancaman bagi keselamatan mereka. Meskipun saat ini mereka masih dapat berkomunikasi, akses komunikasi tersebut sangat terbatas.

Keluarga para PMI sangat cemas dan berharap pemerintah segera membantu. Mereka dihadapkan pada tuntutan biaya pemulangan yang sangat tinggi, yaitu 5.000 dolar AS atau setara dengan Rp75 juta per orang. Jumlah tersebut merupakan beban berat bagi keluarga yang kebanyakan memiliki ekonomi lemah. Situasi ini pun telah sampai ke telinga pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Babel telah melakukan pertemuan dengan Kementerian P2MI untuk membahas proses pemulangan para PMI. Namun, Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Kementerian P2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, menjelaskan bahwa proses pemulangan masih dalam tahap assessment dan belum dapat dipastikan waktunya.

Kementerian P2MI menegaskan komitmennya untuk memulangkan para PMI dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk stakeholder terkait dan pihak swasta seperti PT Timah dan Bank Sumselbabel. Hal ini menunjukkan sinergi yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sosialisasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Minimnya pengetahuan dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menjadi PMI ilegal. Oleh karena itu, edukasi dan penyadaran masyarakat sangat penting.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah berencana untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan memberikan pelatihan keahlian serta kompetensi bagi para pekerja di Kepulauan Babel. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan menekan keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara ilegal.

Pemerintah menyadari bahwa tingginya angka pengangguran dan minimnya peluang kerja menjadi salah satu penyebab utama maraknya kasus PMI ilegal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menyediakan lapangan kerja yang layak menjadi prioritas utama.

Dengan adanya pelatihan keahlian, diharapkan para pekerja memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga dapat bersaing di pasar kerja dan memperoleh pekerjaan yang layak di daerahnya sendiri. Hal ini akan mengurangi risiko mereka untuk terjerat dalam kasus serupa di masa depan.

Pemerintah berharap upaya pemulangan 60 PMI di Myanmar dapat segera terealisasi dan langkah-langkah pencegahan dapat menekan angka PMI ilegal di masa mendatang. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.