Anggaran MBG Daerah 3T Ditanggung Pusat, Daerah Fokus Program Lain

Pemerintah pusat menanggung penuh anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T, membebaskan daerah mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih prioritas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindaya, mengumumkan bahwa Pemerintah Pusat akan menanggung seluruh biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengumuman ini disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2). Keputusan ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah 3T tetap mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, terlepas dari keterbatasan anggaran daerah.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," jelas Dadan Hindaya. Pernyataan ini menekankan bahwa meskipun dukungan daerah tetap diapresiasi, pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk keberhasilan program MBG di wilayah 3T.

Meskipun demikian, peran pemerintah daerah tetap penting dalam mendukung keberhasilan program MBG. Tiga peran utama yang dijelaskan oleh Dadan Hindaya meliputi penyediaan infrastruktur penunjang, pembinaan rantai pasok lokal, dan kolaborasi dengan BGN dalam pendampingan penyaluran makanan bergizi, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Meskipun tidak diwajibkan, beberapa daerah telah menunjukkan inisiatif positif dengan mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung program MBG. Jawa Timur misalnya, telah mengalokasikan Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar. Namun, Dadan Hindaya menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan, melainkan untuk infrastruktur pendukung, penguatan rantai pasok, dan kegiatan pendampingan.

"Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," tegas Dadan. Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan mengurangi beban keuangan daerah, sehingga mereka dapat fokus pada program-program pembangunan lainnya.

BGN juga memastikan kesiapan untuk membantu daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. "Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget," tambah Dadan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang paling sulit diakses.

Kebijakan ini disambut positif oleh para kepala daerah. Dengan anggaran MBG yang ditanggung pemerintah pusat, daerah dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mempercepat pembangunan di daerah.

Program MBG yang dibiayai penuh oleh pemerintah pusat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerataan gizi di seluruh Indonesia. Dengan membebaskan daerah dari beban pembiayaan, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan mencapai sasarannya dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di daerah 3T.

Dengan adanya jaminan pembiayaan dari pemerintah pusat, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan gizi masyarakat di daerah 3T. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.