Anggaran Pendidikan Madrasah Aman, Tak Terdampak Efisiensi APBN

Anggota Komisi VIII DPR memastikan anggaran pendidikan madrasah tetap aman dan tidak terdampak rencana efisiensi anggaran Kementerian Agama sebesar Rp12 triliun.

Jakarta, 19 Maret 2024 - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan kabar positif terkait anggaran pendidikan madrasah di tengah rencana efisiensi anggaran Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp12 triliun. Fikri memastikan bahwa anggaran pendidikan di bawah Kemenag, termasuk untuk madrasah, tidak akan terdampak efisiensi tersebut. Hal ini disampaikannya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu lalu.

Fikri menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anggaran pendidikan. "Janji dari Kementerian Keuangan akan dikembalikan sepenuhnya. Enggak boleh ada efisiensi di bidang pendidikan, baik BOS (Bantuan Operasional Sekolah) maupun BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), itu enggak boleh," tegas Fikri. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi para pengelola dan civitas akademika madrasah di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, rencana efisiensi anggaran Kemenag tidak akan mengurangi alokasi dana untuk pendidikan di madrasah. Jaminan ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran yang sempat muncul pasca-pengumuman rencana efisiensi anggaran tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan pendidikan, khususnya di madrasah.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menyampaikan keprihatinannya terkait anggaran madrasah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 12 Maret 2024. Menyusul hal tersebut, Kemenag langsung melakukan komunikasi intensif dengan legislatif untuk memperjuangkan kebutuhan madrasah di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam laman resmi Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan. Pihaknya berupaya memastikan DPR dan pemerintah memperhatikan alokasi anggaran madrasah secara lebih adil. "Kami terus berkomunikasi dengan DPR dan pihak terkait agar anggaran madrasah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan," ujar Prof. Amien.

Prof. Amien menekankan pentingnya peran madrasah dalam mencerdaskan anak bangsa. Prestasi dan kontribusi madrasah dalam pendidikan nasional tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung operasional dan pengembangan madrasah.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah ketimpangan antara madrasah negeri dan swasta. Mayoritas madrasah di Indonesia masih berstatus swasta dengan keterbatasan fasilitas dan pendanaan. "Kita melihat sekolah negeri mendapatkan dukungan penuh dari negara, sementara madrasah swasta masih mengandalkan dana swadaya dan hibah yang tidak menentu. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tambah Prof. Amien.

Dirjen Pendidikan Islam juga menyoroti peran strategis madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak hanya menerapkan kurikulum nasional, tetapi juga memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam. Hal ini penting untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.

Komitmen pemerintah untuk melindungi anggaran pendidikan madrasah menunjukkan perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan agama dan karakter bangsa. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan madrasah dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang berkualitas.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa, termasuk di madrasah. Dengan demikian, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara optimal.

Ke depan, perlu ada evaluasi berkala dan transparansi dalam pengelolaan anggaran madrasah agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.