Anggota DPR Desak BGN Usut Kasus Keracunan Makanan Program MBG

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendesak BGN menelusuri sumber keracunan makanan terkait program Makan Bazis Gizi (MBG) setelah ditemukannya kasus keracunan dan rendahnya standar makanan yang disajikan.

Jakarta, 6 Mei 2024 (ANTARA) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Badan Nasional Pangan (BGN) untuk menelusuri sumber-sumber kasus keracunan makanan yang terkait dengan program Makan Bazis Gizi (MBG).

Dalam pertemuan dengan BGN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Netty menekankan pentingnya penelusuran sumber keracunan makanan dengan fokus pada beberapa aspek, mulai dari bahan baku lokal hingga proses distribusi. Ia menyoroti laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) tentang standardisasi penyediaan makanan gratis, yang menyatakan bahwa hanya 17 persen makanan yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Laporan CISDI juga menemukan bahwa 45 persen menu yang disajikan merupakan makanan ultra-proses, padahal kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan makanan lokal," ujar Netty.

Netty mengungkapkan keprihatinannya atas temuan CISDI yang menunjukkan rendahnya standar makanan yang disajikan dalam program MBG. Ia menekankan pentingnya memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penggunaan bahan lokal dan mengurangi makanan olahan untuk mendukung petani lokal dan kesehatan anak.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan unit pelayanan pemenuhan gizi jika mereka perlu melayani tiga ribu hingga 3.500 orang. "Di Brasil, makanan ultra-proses tidak boleh diberikan kepada anak sekolah. Praktik baik ini perlu diperhatikan oleh BGN untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program makanan gratis," kata Netty.

Ia juga meminta BGN untuk mengoptimalkan koordinasi dan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan respons cepat terhadap kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Komisi IX juga menyarankan BGN untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyoroti bahwa BGN tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan. Ia merinci beberapa langkah yang akan diperkuat, antara lain:

• Penguatan protokol keamanan selama pengiriman dari dapur ke sekolah.
• Pembatasan waktu pengiriman maksimum untuk menjaga kualitas makanan.
• Penegakan mekanisme distribusi yang lebih ketat di sekolah, termasuk penyimpanan dan pengiriman kepada siswa.
• Penetapan batas toleransi waktu agar makanan segera dikonsumsi.
• Kewajiban pengujian organoleptik makanan sebelum didistribusikan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kualitas makanan dalam program MBG serta mencegah kejadian keracunan makanan di masa mendatang. BGN berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan aman.

Dengan adanya desakan dari DPR dan langkah-langkah yang diambil BGN, diharapkan kasus keracunan makanan dalam program MBG dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap program ini dapat meningkat. Transparansi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program MBG dalam memberikan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak Indonesia.