Asosiasi Desa Wisata Bali Pertimbangkan Bantuan Pusat Jika Nama Berubah

Forkom Desa Wisata Bali mempertimbangkan bantuan pemerintah pusat jika nomenklatur desa wisata diubah menjadi desa budaya, karena dikhawatirkan akan berdampak pada akses bantuan dari pemerintah pusat.

Denpasar, 8 Maret 2024 - Forum Komunikasi (Forkom) Desa Wisata Bali tengah mempertimbangkan langkah strategis terkait potensi perubahan nomenklatur desa wisata menjadi desa budaya. Perubahan ini diusulkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, menyusul adanya kekhawatiran bahwa beberapa desa wisata kurang mengedepankan aspek budaya. Keputusan ini berpotensi berdampak signifikan terhadap akses bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga mendorong Forkom untuk mempertimbangkan berbagai skenario.

Ketua Forkom Desa Wisata Bali, I Made Mendra Astawa, mengungkapkan kekhawatirannya. "Yang menjadi ruh pariwisata Bali adalah budaya, jadi tidak perlu diubah nomenklaturnya," tegas Mendra. Ia menambahkan, "Ketika diubah, kita tidak akan ketemu bantuannya nanti dari pusat." Pernyataan ini menyoroti potensi kendala aksesibilitas terhadap program-program bantuan pemerintah pusat yang selama ini disalurkan melalui skema desa wisata.

Usulan perubahan nomenklatur ini muncul setelah Gubernur Koster menyinggung rencana pembuatan peraturan yang mengubah sebutan desa wisata menjadi desa budaya. Langkah ini dilandasi oleh keinginan Pemprov Bali untuk memastikan budaya Bali tetap terjaga dan menjadi elemen utama dalam sektor pariwisata. Namun, bagi Forkom, perubahan nama bukanlah solusi utama. Mereka menekankan pentingnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) di desa-desa wisata sebagai kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Mendra menilai bahwa penguatan budaya memang penting, namun perubahan nomenklatur bukanlah solusi tepat. Menurutnya, budaya telah menjadi salah satu pilar utama dalam konsep desa wisata, selain ekonomi dan alam. Oleh karena itu, fokus seharusnya diarahkan pada pembinaan SDM, khususnya generasi muda di desa-desa wisata. "Sumber daya manusia Bali habis tergerus dibawa keluar, terutama yang di desa-desa," ujar Mendra. Ia menambahkan, "Karena di desa tidak ada pekerjaan, kebanyakan di luar negeri. Saya mencoba memberi pemahaman, ayo kuatkan yowana-yowana (anak muda), diberi dukungan sehingga mereka betah di desa, melindungi desa dan budaya."

Saat ini, terdapat 240 desa wisata di Bali, dan jumlahnya terus bertambah. Semua desa wisata tersebut aktif dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, mereka juga membutuhkan dukungan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, perubahan nomenklatur perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menghambat akses bantuan pemerintah.

Forkom Desa Wisata Bali menyatakan dukungannya terhadap perubahan nama jika pemerintah daerah tetap menetapkan kebijakan tersebut. Namun, mereka berharap agar ada solusi dan payung hukum yang jelas untuk menata desa wisata agar tetap kompetitif dalam persaingan destinasi wisata. Jika perubahan nama tidak terjadi, Mendra memastikan bahwa semua desa wisata di Bali tetap dapat dianggap sebagai desa budaya, karena telah memenuhi tiga pilar utama, termasuk budaya, sejak awal diterimanya sebagai desa wisata.

Lebih lanjut, Mendra menekankan pentingnya pembinaan SDM di desa wisata. Ia melihat bahwa banyak anak muda Bali yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi SDM yang dapat berkontribusi pada pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada generasi muda agar mereka tertarik untuk tinggal dan berkarya di desa.

Pembinaan SDM ini meliputi pelatihan di berbagai bidang, seperti manajemen pariwisata, keahlian kerajinan, dan keramahan. Dengan SDM yang terampil dan terlatih, desa wisata dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik bagi wisatawan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Forkom Desa Wisata Bali berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat memberikan perhatian lebih pada pembinaan SDM di desa wisata. Dukungan berupa pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan desa wisata di Bali.

Dengan demikian, terlepas dari perubahan nomenklatur, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian dan pelestarian budaya Bali.