Aturan Perlindungan Anak Online: Dorong Peran Orang Tua, Bukan Batasi Akses Digital

Pemerintah Indonesia sedang merancang aturan perlindungan anak online yang menekankan pengawasan optimal orang tua, bukan membatasi akses anak ke dunia digital, dengan tetap menetapkan batasan usia minimal penggunaan media sosial.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok peraturan baru untuk melindungi anak di dunia digital. Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menegaskan aturan ini akan menekankan pengawasan optimal dari orang tua, bukan membatasi akses anak ke internet sepenuhnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Meutya dalam jumpa pers di kantornya Selasa lalu.

Peraturan ini akan menetapkan batasan usia minimum untuk membuat akun media sosial. Namun, bukan berarti anak-anak akan dijauhkan dari dunia digital. "Ketentuan ini bukan untuk menghalangi anak-anak dari ruang digital dan internet, karena mereka tetap bisa mengakses layanan digital dengan izin orang tua. Tujuan kami adalah mendorong pengawasan dari keluarga, dari orang tua," jelas Menteri Meutya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan peraturan ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, operator platform digital, dan komunitas perlindungan anak. Kominfo juga aktif berinteraksi langsung dengan anak-anak dari berbagai usia untuk memahami kekhawatiran mereka terkait ruang digital. Bahkan, Menteri Meutya mengungkapkan bahwa kantornya telah menerima kunjungan dari anak-anak dan akan terus menerimanya untuk menyempurnakan proses penyusunan peraturan ini.

Proses pembuatan peraturan ini sudah mencapai lebih dari 90 persen dan akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini akan mengukuhkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di dunia online.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan Komisi I DPR pada 4 Februari 2025, Menteri Meutya juga menyampaikan rencana untuk melarang anak di bawah 16 tahun membuat dan menggunakan akun media sosial sendiri tanpa pengawasan orang tua. Namun, peraturan ini tidak akan menghalangi orang tua untuk memberikan akses media sosial kepada anak-anak mereka melalui akun orang tua.

"Akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengawasi orang tua yang meminjamkan ponsel mereka kepada anak-anak. Jadi, tujuan kami adalah merumuskan peraturan dengan indikator yang jelas dan terukur. Kita tidak bisa memantau hal-hal yang terjadi di rumah," tambahnya.

Menteri Meutya menekankan pentingnya melibatkan anak-anak dalam proses perumusan peraturan ini karena peraturan tersebut didedikasikan untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka. "Saya ingin mengulangi pentingnya memperhatikan masukan dari anak-anak dari berbagai usia, latar belakang, etnis, dan daerah," katanya.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendengarkan langsung suara anak-anak, pemerintah berharap dapat menciptakan aturan yang seimbang, melindungi anak-anak dari potensi bahaya di dunia digital tanpa membatasi akses mereka terhadap manfaat teknologi dan informasi.

Peraturan perlindungan anak online yang tengah digodok pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan pengawasan orang tua, bukan pembatasan akses anak ke dunia digital. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan keamanan dan akses anak terhadap teknologi. Keterlibatan anak-anak dalam proses pembuatan peraturan ini juga menunjukan komitmen pemerintah untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.