Banjarbaru Tetap Optimalkan Layanan Publik Meski Ada Efisiensi Anggaran

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, memastikan pelayanan publik tetap optimal meskipun ada efisiensi anggaran 2025 sesuai arahan pemerintah pusat, dengan pemangkasan pada kegiatan yang tidak penting seperti kegiatan seremonial.

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 16 Februari 2025 - Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, memastikan pelayanan publik di kota tersebut tetap berjalan optimal meskipun pemerintah pusat tengah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Aditya di Banjarbaru, Minggu lalu, menanggapi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor 29 Tahun 2025.

SK Mendagri tersebut mengatur penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah dan menekankan efisiensi anggaran tahun 2025. Pemkot Banjarbaru pun melakukan penyesuaian, namun tetap memprioritaskan pelayanan publik. "Meski dilakukan efisiensi anggaran, pelayanan publik dan kepentingan masyarakat tetap diutamakan," tegas Aditya.

Aditya menjelaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dinilai kurang penting. "Pengurangan anggaran terjadi pada beberapa kegiatan yang bisa dipangkas, seperti belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas yang tidak penting," ujarnya. Pemkot Banjarbaru juga memprioritaskan pengurangan pada kegiatan-kegiatan seremonial seperti seminar dan kegiatan serupa.

Aditya menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program pembangunan, terutama program fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. "Program pembangunan harus terus dilakukan, termasuk perawatan infrastruktur jalan dan kegiatan fisik lainnya," katanya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Banjarbaru untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warganya, sekalipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

Meskipun Pemkot Banjarbaru telah menerima SK Mendagri, mereka masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut. "Kami masih menunggu juknis dan juklak, dan akan melaksanakan kebijakan pusat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tutur Aditya. Sikap ini menunjukkan bahwa Pemkot Banjarbaru akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat secara tertib dan sesuai prosedur.

Langkah Pemkot Banjarbaru dalam mengoptimalkan pelayanan publik di tengah efisiensi anggaran menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memprioritaskan program-program penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, Pemkot Banjarbaru berupaya untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Ini merupakan contoh bagaimana pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Masyarakat Banjarbaru berharap agar Pemkot Banjarbaru dapat terus memberikan informasi dan update terkait implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini.

Efisiensi anggaran di Banjarbaru difokuskan pada pengurangan kegiatan yang tidak esensial, sembari memastikan program-program penting, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik, tetap berjalan. Wali Kota Aditya Mufti Ariffin menekankan komitmen Pemkot Banjarbaru untuk tetap mengutamakan kesejahteraan warganya.