Banten Usul Lima Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Kemensos untuk Warga Miskin

Pemprov Banten mengajukan lima lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kemensos guna membantu siswa miskin di Provinsi Banten, dengan target minimal satu sekolah per kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengajukan lima lokasi sebagai calon pembangunan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial (Kemensos). Sekolah ini ditujukan bagi siswa miskin yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Usulan tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, di Kota Serang pada Rabu, 19 Maret 2024. Langkah ini merupakan upaya Pemprov Banten untuk mengurangi angka kemiskinan dan memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga, khususnya yang kurang mampu.

Menurut Gubernur Andra Soni, terdapat dua pola pembangunan Sekolah Rakyat yang dipertimbangkan. Pertama, pembangunan unit sekolah baru oleh Kemensos melalui Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, optimalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada namun perlu peningkatan fasilitas. Pemprov Banten berupaya memaksimalkan potensi sekolah yang sudah ada, seperti SMKN 2 Pandeglang yang memiliki lahan seluas 7 hektare namun belum termanfaatkan secara optimal.

Selain lima lokasi yang diusulkan Pemprov Banten, Kabupaten Lebak juga mengajukan satu lokasi seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Target pembangunan Sekolah Rakyat ini sejalan dengan harapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menginginkan setiap kabupaten/kota di Banten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat.

Pemprov Banten telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rincian lokasi-lokasi tersebut belum dipublikasikan secara detail. Namun, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya pemanfaatan lahan yang sudah ada secara maksimal. Salah satu contohnya adalah SMKN 2 Pandeglang yang memiliki lahan luas namun terbatasnya fasilitas membuat daya tampung siswa menjadi minim. Renovasi dan optimalisasi sekolah ini menjadi bagian dari rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Dengan luas lahan mencapai 7 hektare, SMKN 2 Pandeglang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat. Bangunan sekolah yang masih kokoh, meskipun dibangun sejak tahun 1996 oleh pemerintah Jawa Barat, menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan. Renovasi akan difokuskan pada peningkatan fasilitas dan penambahan ruang kelas agar dapat menampung lebih banyak siswa.

Pemprov Banten akan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat, baik dari program pemerintah pusat maupun program daerah. Prioritas utama adalah memastikan optimalisasi sumber daya yang ada dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dikejar dalam waktu tiga bulan menjelang tahun ajaran baru. Hal ini menunjukkan urgensi program untuk segera memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Tahap pertama pembangunan akan difokuskan pada sejumlah sekolah, dengan tahap kedua direncanakan untuk tahun berikutnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. Dengan menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten.

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa inti dari pendirian Sekolah Rakyat adalah semangat negara untuk berpihak pada warga miskin. Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengakses pendidikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan komitmen dari Pemprov Banten, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten. Program ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya dalam hal akses pendidikan yang layak.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.