Bantul Targetkan Pembangunan 600 Km Jalan Desa dalam Lima Tahun

Pemkab Bantul, DIY, berambisi membangun 600 kilometer jalan desa hingga 2030 untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, selaras dengan RPJMN.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menetapkan target ambisius untuk membangun jalan desa sepanjang 600 kilometer dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tepatnya antara tahun 2025 hingga 2030. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, pada Jumat lalu di Bantul. Pembangunan infrastruktur jalan desa ini merupakan salah satu dari 20 program unggulan Pemkab Bantul.

"Ada 20 program unggulan di Kabupaten Bantul, salah satunya yaitu pembangunan 600 kilometer jalan desa tuntas dalam lima tahun," ungkap Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Program ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan. Pembangunan jalan desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bantul.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa program ini mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembangunan infrastruktur jalan desa ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan antar desa, dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Bantul.

Pembangunan jalan desa sepanjang 600 kilometer tersebut merupakan proyek besar yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Pemkab Bantul akan fokus pada peningkatan kualitas jalan yang ada dan pembangunan jalan-jalan baru di daerah yang masih terisolir. Hal ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas umum, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.

Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan juga akan memudahkan akses bagi para petani untuk memasarkan hasil panen mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Program ini juga diyakini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut.

"Pembangunan infrastruktur jalan desa menjadi prioritas untuk mendorong konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan antar desa, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif," tegas Bupati Halim Muslih. Keberhasilan program ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Bantul.

Selain pembangunan jalan desa, Pemkab Bantul juga memiliki beberapa program unggulan lainnya. Salah satunya adalah pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan pertanian berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah irigasi yang terus meningkat.

Pemkab Bantul juga akan memfasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok tani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani dan mendukung swasembada pangan nasional. "Program ini mendukung prioritas pertama dari 17 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mencapai swasembada pangan, energi dan air," jelas Bupati.

Program unggulan lainnya adalah penguatan program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan (P2BMP). Program ini difokuskan pada penanganan masalah strategis kewilayahan di tingkat pedukuhan atau dusun. "Program ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo ke-enam dalam RPJMN, yaitu membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," pungkas Bupati Halim Muslih.

Dengan berbagai program unggulan tersebut, Pemkab Bantul berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semua program ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan Bantul yang lebih maju dan sejahtera.