BI Sulut Jaga Inflasi di Kepulauan Talaud Tetap Stabil

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut bekerja sama dengan Pemda Kepulauan Talaud berupaya menjaga kestabilan inflasi daerah melalui peningkatan produksi pertanian lokal.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) gencar menjaga stabilitas inflasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah setempat, dengan fokus utama pada peningkatan produksi pertanian guna menekan laju inflasi. Kepala BI Perwakilan Sulut, Andry Prasmuko, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut.

Langkah konkret yang diambil adalah penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) bersama pemerintah daerah Kepulauan Talaud. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi peningkatan produksi pertanian, sektor yang seringkali menjadi pendorong utama inflasi. Salah satu solusi yang diusung adalah peningkatan kapasitas kelompok tani, terutama dalam produksi komoditas unggulan seperti Barito.

Andry Prasmuko menjelaskan, ketergantungan Kepulauan Talaud pada pasokan dari Kota Manado menjadi salah satu faktor penyebab tingginya harga kebutuhan pokok. Dengan meningkatkan produksi pertanian lokal, diharapkan Kepulauan Talaud dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi ketergantungan tersebut. "Jika produksi pertanian mengalami peningkatan di Kepulauan Talaud, maka tidak akan tergantung lagi dari Kota Manado," ujar Andry Prasmuko. "Karena, jika masih tergantung dari Kota Manado, maka harga kebutuhan pokok akan tetap mahal. Dengan naiknya produksi otomatis Talaud bisa memenuhi kebutuhan dan tidak tergantung lagi pada suplai dari luar," jelasnya.

BI Sulut memberikan dukungan nyata kepada kelompok tani di Kepulauan Talaud, berupa edukasi, arahan, dan bahkan bantuan teknis. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi daerah. Peningkatan produksi pertanian diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, sehingga harga barang kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui Penjabat Bupati Fransiscus Manumpil, menyampaikan apresiasi atas upaya BI dalam pengendalian inflasi. Manumpil menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam upaya ini. "Pengendalian inflasi butuh peran semua pemangku kepentingan, sehingga bisa berjalan dengan baik," katanya.

Dukungan BI kepada kelompok tani tidak hanya sebatas edukasi dan arahan, tetapi juga mencakup bantuan teknis dan pendampingan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di Kepulauan Talaud.

Kepulauan Talaud, sebagai daerah 3T, menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian inflasi. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kendala utama dalam distribusi barang dan jasa. Namun, potensi pertanian di daerah ini cukup besar, sehingga dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah inflasi.

Pemerintah daerah juga turut berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi, antara lain dengan berinovasi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang memberikan insentif daerah kepada daerah yang berhasil dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Upaya kolaboratif antara BI Sulut dan pemerintah daerah Kepulauan Talaud ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah 3T lainnya dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan inflasi di Kepulauan Talaud dapat tetap terjaga kestabilannya, sehingga masyarakat dapat menikmati harga barang kebutuhan pokok yang terjangkau dan stabil.