BKPM Tertibkan 267 PMA Fiktif di Bali: Investasi Bodong dan Pelanggaran Izin

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menertibkan 267 perusahaan PMA fiktif di Bali yang melanggar izin dan tidak sesuai realisasi investasi, berdampak pada pelanggaran izin keimigrasian WNA.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengambil tindakan tegas terhadap ratusan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) fiktif di Bali. Direktur Wilayah Lima Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM, Andy Sugiharto, mengumumkan pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 267 perusahaan PMA pada November 2024. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukannya bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjalankan usaha sesuai izin yang diberikan, bahkan sejumlah perusahaan dinyatakan fiktif.

Penindakan ini bermula dari temuan adanya ketidaksesuaian antara data investasi yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan. Banyak PMA yang terdaftar sebagai perusahaan besar, seharusnya berinvestasi di atas Rp10 miliar, namun kenyataannya investasi yang dilakukan jauh lebih kecil, bahkan ada yang sama sekali tidak berinvestasi. "Badan usaha investasi PMA tapi wujud (usaha) tidak ada, orangnya ada, ini kami tertibkan," tegas Andy Sugiharto di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Meskipun BKPM telah mencabut 267 NIB, rincian jumlah perusahaan fiktif dan perusahaan yang tidak merealisasikan nilai investasi sesuai NIB belum diungkapkan secara detail. Proses perizinan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari notaris yang menerbitkan akta pendirian hingga sistem Online Single Submission (OSS), menjadi faktor penyebab lolosnya PMA fiktif dan tidak sesuai realita.

Masalah PMA fiktif di Bali tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran izin keimigrasian warga negara asing (WNA). Banyak PMA yang juga berperan sebagai penjamin bagi WNA di Bali. Dengan adanya PMA fiktif, hal ini berpotensi menyebabkan banyak WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Untuk mengatasi masalah ini, BKPM bekerja sama dengan instansi terkait seperti imigrasi, kepolisian, dan kejaksaan dalam operasi Wira Waspada 2025 sektor pariwisata. Operasi ini menyasar WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian di Bali. Kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

"Pengajuan OSS siapa pun boleh akan tetapi kami tidak bisa sendiri. Pada saat di notaris, terhadap izin legalitas pendirian badan hukum, kemudian ke sistem OSS. Di dalam (OSS) itu mereka sudah mengikuti prosedur tapi pelaksanaan itu banyak disalahgunakan," jelas Andy Sugiharto mengenai kompleksitas masalah ini.

Berdasarkan data BKPM, investasi PMA di Bali pada tahun 2024 menempati peringkat ke-12 dari 37 provinsi di Indonesia, dengan realisasi mencapai 1,61 miliar dolar AS yang tersebar pada 42.926 proyek. Sementara itu, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Bali berada di peringkat ke-15 dari 38 provinsi, dengan realisasi mencapai Rp12,31 triliun yang tersebar pada 12.836 proyek.

Data ini menunjukkan kontribusi signifikan investasi, baik PMA maupun PMDN, terhadap perekonomian Bali. Namun, keberadaan PMA fiktif tentu saja mengkhawatirkan dan perlu ditangani secara serius agar tidak mengganggu iklim investasi dan citra Indonesia di mata dunia. Ke depan, perlu adanya peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem perizinan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan ini.

Pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi antar lembaga terkait sangat penting untuk memastikan tertibnya penanaman modal di Indonesia, khususnya di Bali sebagai destinasi wisata unggulan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.