BNN: Perangi Narkoba, Serap Ekonomi, Bangun UMKM

Kepala BNN dan Menteri UMKM sepakat berkolaborasi memberantas narkoba dengan pendekatan ekonomi, alih fungsi lahan, dan pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Permasalahan narkoba di Indonesia bukan hanya masalah hukum, melainkan juga krisis ekonomi yang serius. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bisnis gelap ini menghasilkan uang beredar hingga Rp500 triliun per tahun. Ini menjadi sorotan utama dalam pertemuannya dengan Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta.

Marthinus menekankan kompleksitas masalah narkoba yang melampaui dampak kesehatan dan keamanan. Para bandar narkoba, menurutnya, telah menguasai beberapa wilayah permukiman, bahkan menggantikan peran tokoh masyarakat. Mereka mengeksploitasi kondisi ekonomi masyarakat, seperti membujuk petani tambak untuk menjadi kurir dengan bayaran menggiurkan, mencapai Rp40 juta per kilogram.

Strategi pemasaran narkoba yang semakin canggih melalui media sosial juga menjadi tantangan. BNN mencatat sekitar 312 ribu remaja telah terpapar narkoba. Tiga kawasan di Jakarta, yaitu Kampung Boncos, Kampung Bahari, dan Kampung Permata, menjadi fokus penanganan BNN.

Namun, solusi tak cukup hanya pada pelatihan keterampilan bagi eks-narapidana. Marthinus menegaskan perlunya akses pasar dan dukungan usaha berkelanjutan untuk mencegah mereka kembali terjerumus. Sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kunci utama.

Menteri Maman Abdurrahman sependapat bahwa pemberantasan narkoba harus diiringi dengan penciptaan peluang ekonomi. Ia mencontohkan keberhasilan Thailand dalam mengubah Golden Triangle, yang dulunya pusat produksi opium, menjadi sentra produksi kacang macadamia. Strategi ini, menurutnya, bisa diadopsi di Indonesia.

Maman juga menyoroti tantangan UMKM di Indonesia. Banyak program pemerintah dan swasta belum memberikan dampak signifikan karena UMKM masih dianggap sebagai objek Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pendekatan sosial. Pemikiran ini harus diubah, UMKM harus menjadi bagian ekosistem bisnis berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, BNN dan Kementerian Koperasi dan UKM sepakat membuat nota kesepahaman untuk kolaborasi pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba. Maman menekankan pentingnya kapitalisasi UMKM, perluasan ekspansi bisnis, dan konektivitas antara UMKM dan industri besar.

Dengan sinergi ini, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diharapkan lebih efektif. Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih dari narkoba.

Kesimpulannya, pemberantasan narkoba membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Kolaborasi BNN dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi langkah strategis dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk permasalahan ini, membangun ekonomi yang kuat, dan masa depan Indonesia yang bebas narkoba.