BNNP Jambi Desak Pembentukan Badan Narkotika di Kabupaten/Kota
BNNP Jambi mengimbau percepatan pembentukan Badan Narkotika Kabupaten/Kota untuk optimalkan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi, mengingat daerah ini sebagai jalur perlintasan narkoba internasional.
Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, tengah berupaya memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi mendesak pemerintah daerah kabupaten/kota untuk segera membentuk Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNKK). Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol. Wisnu Handoko, pada Rabu, 26 Februari 2024. Langkah ini dinilai krusial mengingat Provinsi Jambi merupakan jalur perlintasan penyelundupan narkoba antar provinsi, bahkan internasional.
Saat ini, baru tiga BNNK yang beroperasi di Jambi. Ketiga BNNK tersebut memiliki wilayah kerja yang luas, mencakup beberapa kabupaten/kota. Minimnya jumlah BNNK ini menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara efektif di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, pembentukan BNKK di setiap kabupaten/kota dianggap sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan jangkauan program pencegahan.
Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk badan narkotika di tingkat kabupaten/kota. BNNP Jambi siap memfasilitasi proses pembentukan ini, memberikan pelatihan, dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah. Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti komunitas peduli narkoba dan kepolisian setempat, juga akan dimaksimalkan untuk optimalisasi program.
Percepatan Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
Brigjen Pol. Wisnu Handoko menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membentuk BNKK. "Baru ada tiga di Jambi, bagi daerah yang belum ada kantor agar segera membentuk kantor baru dengan memberdayakan pegawai di daerah itu," tegasnya. Pembentukan BNKK ini akan melibatkan pegawai pemerintah daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota masing-masing. BNNP Jambi akan berperan sebagai fasilitator, memberikan pelatihan dan pendampingan. Sementara itu, pemerintah daerah akan fokus pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar, tentang bahaya narkoba.
Tugas pokok dan fungsi BNKK akan meliputi pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-narkoba di lingkungan pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat. BNNP Jambi juga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk fungsi pemberantasan. Keterlibatan aktif masyarakat melalui berbagai komunitas peduli narkoba juga akan dimaksimalkan dalam upaya ini.
Sebagai contoh, Kabupaten Bungo telah membentuk BNKK yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi untuk segera mengikuti langkah yang sama.
Wilayah Kerja BNNK dan Tantangan Pencegahan Narkoba di Jambi
Saat ini, tiga BNNK yang sudah ada di Jambi memiliki wilayah kerja yang cukup luas. BNNK Kota Jambi meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. BNNK Batanghari mencakup Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan BNNK Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Lima wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, masih berada di bawah tanggung jawab langsung BNNP Jambi. Pembentukan BNKK di lima wilayah ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan program pencegahan di daerah-daerah tersebut.
Jambi, sebagai daerah perlintasan narkoba antar provinsi, menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba. "Kita pernah menangkap jaringan di Jambi dengan mengamankan 10 kilogram narkotika jenis sabu-sabu. Hal ini bukti bahwa Jambi sebagai salah satu daerah perlintasan jaringan Internasional," ungkap Wisnu Handoko. Oleh karena itu, pembentukan BNKK menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan dan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
Dengan adanya BNKK di setiap kabupaten/kota, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi akan semakin efektif dan menyeluruh. Kolaborasi yang kuat antara BNNP Jambi, pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam perang melawan narkoba ini.