BP Taskin Prioritaskan Sektor Digital untuk Ekonomi Inklusif

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memprioritaskan sektor digital, pangan, dan perumahan hingga 2025 untuk menciptakan ekonomi inklusif dan memberdayakan masyarakat miskin.

Jakarta, 18 Januari 2024 - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menetapkan strategi baru untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Fokus utama mereka hingga tahun 2025? Makanan bergizi, perumahan layak huni, dan terutama, sektor digital. Strategi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan masyarakat kurang mampu.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa sektor digital akan menjadi kunci utama. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat miskin lebih teredukasi, mandiri secara ekonomi, dan akhirnya lepas dari jeratan kemiskinan. Dengan menguasai teknologi digital, mereka dapat mengakses informasi dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau.

Inisiatif ini sejalan dengan visi BP Taskin yang berfokus pada data, dana, dan pemberdayaan masyarakat. Budiman menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas nasional, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari agenda industrialisasi rakyat miskin.

Masyarakat miskin, kata Budiman, akan diajarkan untuk berbisnis dan berinovasi melalui program-program digital. Dalam lima tahun ke depan, BP Taskin akan fokus pada sembilan sektor utama: industri pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ekonomi kreatif, teknologi digital, transportasi, dan energi terbarukan. Pada tahun pertama, fokus akan diarahkan pada digitalisasi, proyek pangan, dan perumahan, serta penyediaan solusi teknologi untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan.

BP Taskin juga akan terlibat dalam membangun ekosistem kewirausahaan sosial di sembilan sektor industri tersebut. Peran mereka beragam, mulai dari investor, penyedia solusi, pelaksana program, hingga sebagai market off taker. Mereka juga akan memanfaatkan data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan program pengentasan kemiskinan. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Perumahan menjadi faktor penarik dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara BP Taskin berperan sebagai pendorong. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan sinergi yang efektif. Presiden UN-SDSN, Jeffrey Sachs, menilai langkah-langkah BP Taskin ini spesifik, jelas, dan dapat dijalankan. Ia juga mengapresiasi integrasi program pengentasan kemiskinan, program perumahan, program makan bergizi gratis, dan swasembada pangan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan BP Taskin.

Dengan menggabungkan strategi digitalisasi, pemenuhan kebutuhan dasar (makanan dan perumahan), dan kolaborasi yang kuat, BP Taskin optimis dapat menciptakan dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata untuk memberdayakan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.