BPBD Papua Kelola Rp14 Miliar untuk Penanggulangan Bencana 2025

BPBD Papua akan mengelola anggaran Rp14 miliar dari APBD dan Otsus pada 2025 untuk penanggulangan bencana di sembilan kabupaten dan kota rawan bencana alam, melanjutkan jumlah yang sama dengan tahun 2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua memastikan kesiapannya menghadapi potensi bencana alam di tahun 2025 dengan anggaran yang cukup signifikan. Sebesar Rp14 miliar dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Angka ini sama dengan alokasi anggaran tahun 2024, menurut Kepala BPBD Papua, Melianus Aiwui, dalam pernyataan di Jayapura, Selasa.

Dengan jumlah anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya, BPBD Papua berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Fokus utama tetap pada kesiapan menghadapi berbagai bencana alam yang kerap melanda wilayah Papua. Melianus Aiwui menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan serta langkah-langkah mitigasi bencana.

BPBD Papua memiliki tanggung jawab yang luas, mengawasi sembilan kabupaten dan kota yang rentan terhadap berbagai bencana. Wilayah-wilayah ini menghadapi ancaman nyata dari tanah longsor, banjir, dan rob (pasang air laut). Kondisi geografis Papua yang beragam dan kompleks menjadi faktor utama tingginya risiko bencana alam.

Melianus Aiwui juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dampak bencana. Ia menghimbau warga yang bermukim di daerah rawan, seperti di pinggir pantai, lereng gunung, dan bantaran sungai, untuk selalu waspada, terutama saat hujan deras. Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material.

Terkait kesiapan logistik, Melianus Aiwui memastikan bahwa BPBD Papua memiliki stok yang cukup di gudang penyimpanan. Berbagai kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana, seperti makanan, obat-obatan, dan peralatan penyelamatan, telah disiapkan. BPBD siap mendistribusikan bantuan logistik kepada daerah yang terdampak bencana begitu permintaan diterima dari pemerintah daerah setempat. Sistem penyaluran bantuan telah dirancang untuk memastikan kecepatan dan efisiensi dalam pendistribusian.

Kerjasama yang erat antara BPBD Papua dan pemerintah daerah di sembilan kabupaten dan kota sangat penting. Koordinasi yang baik akan memastikan respon yang cepat dan tepat terhadap bencana. BPBD Papua berperan sebagai koordinator utama, menyediakan dukungan logistik dan teknis, serta membantu dalam upaya evakuasi dan penyelamatan.

Selain respon darurat, BPBD Papua juga aktif dalam upaya mitigasi bencana. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan penyusunan rencana kontijensi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang. Investasi dalam mitigasi bencana merupakan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dengan anggaran Rp14 miliar dari APBD dan Otsus, BPBD Papua siap menghadapi tantangan penanggulangan bencana di tahun 2025. Komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, kesiapan logistik, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi masyarakat Papua dari dampak bencana alam. Pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan juga tidak boleh diabaikan.