Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
BKN Rilis 10 Strategi Efisiensi APBN 2025: Kerja Cerdas, Layanan Prima

Kepala BKN, Zudan Arif, umumkan 10 kebijakan strategis untuk efisiensi APBN 2025, meliputi optimalisasi kerja jarak jauh, pembatasan perjalanan dinas, dan peningkatan kolaborasi digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisie

Sumber Antara
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE

Ditjen Bina Adwil Kemendagri menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan melalui evaluasi implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI, serta peningkatan publikasi.

Kemendagri
Fleksibilitas Kerja ASN: Prioritaskan Kualitas Layanan dan Kinerja

Kepala BKN, Zudan Arif, menegaskan fleksibilitas kerja ASN harus utamakan kualitas layanan dan kinerja, sesuai Perpres 21/2023, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kebutuhan organisasi.

Sumber Antara
Fleksibilitas Kerja ASN: Prioritaskan Kualitas Layanan dan Kinerja

Kepala BKN, Zudan Arif, menegaskan fleksibilitas kerja ASN harus utamakan kualitas layanan dan kinerja, sesuai Perpres 21/2023, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kebutuhan organisasi.

Sumber Antara
BKN Terapkan Sistem Kerja dari Mana Saja Secara Bertahap

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan skema bekerja dari mana saja (WFA) secara bertahap, diawali dengan uji coba satu hari kerja WFA per pekan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

#planetantara
BPK Awasi Keuangan Negara 2024: Fokus Kemensos dan Kominfo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan tata kelola keuangan negara melalui Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2024, dengan fokus khusus pada Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

konten ai
BUMN: Aset Strategis Pendorong Ekonomi Nasional

Menteri Hukum dan HAM menekankan peran vital BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mendorong transformasi, tata kelola yang baik, dan hilirisasi sumber daya alam.

konten ai
OJK Perkuat Tata Kelola Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

OJK meluncurkan lima POJK baru untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan permodalan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) di Indonesia, demi melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

konten ai
BKN: Inpres 1/2025 dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kepala BKN, Zudan Arif, menekankan peningkatan kualitas layanan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, dengan BKN optimistis dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas sesuai Inpres tersebut.

Sumber Antara
Kanwil Ditjenpas Sumbar Teken Perjanjian Kinerja 2025: Tekad Layanan Prima dan Bebas KKN

Kanwil Ditjenpas Sumbar bersama jajarannya menandatangani perjanjian kinerja tahun 2025, berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, bebas korupsi, dan menerapkan inovasi layanan berbasis digital.

Antikorupsi
Disrupsi Teknologi: Tantangan Besar bagi Pendidikan NU dan Indonesia

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menyoroti tantangan besar disrupsi teknologi terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi NU yang memiliki ribuan lembaga pendidikan, dan menekankan perlunya transformasi dan tata kelola yang baik.

Pendidikan
BNI Perkuat Tata Kelola, Dukung Program Astacita Anti-Korupsi

BNI memperkuat tata kelola perusahaan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi SMAP dan berbagai inisiatif edukasi, mendukung visi Astacita Presiden dalam reformasi birokrasi.

BNI
BSKDN Dorong Pemda Jambi Perkuat Kebijakan Berbasis Data untuk Tingkatkan Efektivitas Pembangunan

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong Pemerintah Daerah Jambi untuk memperkuat kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan daya saing daerah, khususnya dengan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

konten ai