Buaya Lepas di Pulau Bulan: Pemkot Batam Bentuk Tim Terpadu

Wali Kota Batam membentuk tim gabungan TNI, Polri, dan BKSDA untuk menangkap buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan, menargetkan penangkapan dalam seminggu dan meminta evaluasi pengelola.

Kehebohan terjadi di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau. Seekor buaya dilaporkan lepas dari penangkarannya pada 17 Januari 2024. Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, langsung bergerak cepat membentuk tim terpadu untuk mengatasi masalah tersebut.

Langkah cepat pembentukan tim ini diumumkan Rudi setelah rapat bersama Forkopimda, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam, dan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), selaku pengelola penangkaran buaya. Rudi menyebut kejadian ini sebagai force majeure dan menekankan komitmen pemerintah untuk menangani dampaknya terhadap masyarakat.

Tim terpadu ini terdiri dari personel TNI, Kepolisian, dan berbagai unsur lainnya. Pembentukan tim ini diharapkan dapat mempercepat pencarian buaya yang lepas dan memaksimalkan upaya penangkapannya. Rudi menargetkan proses penangkapan selesai dalam waktu satu minggu.

Namun, Wali Kota menekankan pentingnya metode penangkapan yang sesuai hukum, mengingat buaya merupakan hewan yang dilindungi. "Target kita satu pekan. Metode penangkapan pun juga harus sesuai aturan hukum yang berlaku karena buaya termasuk hewan yang dilindungi," ujar Rudi.

Rudi juga meminta PT PJK untuk segera melakukan perbaikan pada penangkaran buaya. Ia khawatir kejadian ini berdampak buruk pada kenyamanan masyarakat dan sektor pariwisata Batam. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen penangkaran menjadi sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

PT PJK sendiri telah mengerahkan 17 tim untuk melakukan pencarian buaya. Mereka juga berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk memperluas jangkauan pencarian. Dukungan dari tim terpadu diharapkan dapat mengoptimalkan proses pencarian dan penangkapan buaya sesuai target waktu yang ditetapkan.

Kejadian buaya lepas ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Batam. Respon cepat pemerintah dalam membentuk tim terpadu menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini dan meminimalisir dampak negatif lebih lanjut.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan menetapkan target waktu, pemerintah Batam berharap dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan keamanan warga serta kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi situasi ini.