Bupati Bangka Tengah Dukung Kemitraan Tata Kelola Timah
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mendukung rencana PT Timah Tbk untuk membentuk regulasi dan tata kelola bijih timah berbasis kemitraan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan penambangan ilegal.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyatakan dukungannya terhadap rencana PT Timah Tbk untuk menerapkan sistem kemitraan dalam tata kelola bijih timah. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi di Pangkalpinang, Selasa (04/02). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung dan meminimalisir praktik penambangan ilegal.
Pertambangan timah masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Oleh karena itu, regulasi tata kelola yang melibatkan masyarakat sangat penting. Dengan adanya kemitraan ini, PT Timah Tbk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pertambangan secara legal dan terkendali.
Bupati Algafry berharap PT Timah Tbk segera merealisasikan regulasi ini. Hal ini akan memberikan akses bagi masyarakat untuk menambang secara sah, tanpa harus melanggar hukum. Pemerintah daerah akan melakukan seleksi ketat terhadap kelompok masyarakat yang berbadan hukum untuk menjadi mitra kerja PT Timah Tbk dalam pengelolaan pertambangan.
Lebih lanjut, Bupati Algafry menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan di seluruh Bangka Belitung melalui perbaikan tata kelola pertambangan. Kemitraan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Dicky Octa Zahriadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus hukum yang terkait dengan komoditas timah. Tujuan utama dari kerja sama dan kemitraan ini adalah untuk memastikan pengelolaan pertambangan sesuai aturan yang berlaku dan mencegah penambangan ilegal.
Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta sistem pertambangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua pihak. Proses seleksi mitra yang ketat akan memastikan hanya kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan berkomitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab yang akan terlibat. Hal ini akan membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan timah.
Secara keseluruhan, dukungan Bupati Bangka Tengah terhadap sistem kemitraan dalam tata kelola timah merupakan langkah positif. Kerjasama antara pemerintah daerah, PT Timah Tbk, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam timah di Bangka Belitung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi praktik penambangan ilegal.