China Kecam Kerja Sama Militer AS-Filipina di Laut China Selatan

Kementerian Luar Negeri China mengecam kerja sama militer AS-Filipina di Laut China Selatan, menganggapnya mengganggu kepentingan maritim Tiongkok dan menyerukan penghentian pengerahan rudal Typhon.

Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas. Kementerian Luar Negeri China, pada Kamis (23 Januari), secara resmi memprotes kerja sama militer antara Amerika Serikat (AS) dan Filipina. Beijing menilai kerja sama tersebut mengancam kepentingan maritim Tiongkok di wilayah tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa kerja sama militer AS-Filipina tidak boleh mengabaikan kedaulatan dan hak-hak maritim China. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataan dari Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, terkait pembicaraan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dengan Menlu Filipina, Enrique A. Manalo. Dalam pembicaraan tersebut, Rubio menyoroti tindakan China yang dinilai berbahaya dan mengganggu stabilitas di Laut China Selatan, serta bertentangan dengan hukum internasional.

Namun, Mao Ning membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa aktivitas China di wilayah perairan yang dimaksud sah, sesuai hukum, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Mao Ning menekankan bahwa AS bukan pihak dalam sengketa Laut China Selatan dan tidak berhak mencampuri urusan maritim antara China dan Filipina. China, kata dia, akan terus melindungi kedaulatan dan hak-hak maritimnya serta menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Kehadiran sistem rudal Typhon milik AS di Filipina juga menjadi sorotan. Sistem rudal ini, yang awalnya ditempatkan sebagai bagian dari latihan militer gabungan pada tahun lalu, dinilai China sebagai pemicu ketegangan dan konfrontasi geopolitik. Mao Ning menyebut langkah Filipina ini sebagai tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.

China mendesak Filipina untuk menghentikan pengerahan rudal Typhon dan menariknya dari wilayah tersebut. Beijing menyerukan Filipina untuk memperhatikan seruan dari negara-negara kawasan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pernyataan tersebut juga disampaikan di tengah rencana AS untuk memberikan bantuan militer senilai 2 miliar dolar AS kepada Filipina untuk memodernisasi angkatan bersenjata dan memperkuat kemampuan penjaga pantai. Dana tambahan sekitar 125 juta dolar AS juga dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan markas militer Filipina yang akan digunakan bersama pasukan AS, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) tahun 2014.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam perbincangannya dengan Menlu Filipina, menegaskan kembali komitmen kuat AS terhadap Filipina berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama. Keduanya juga membahas peningkatan kerja sama keamanan, hubungan ekonomi, dan peluang kerja sama regional. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerja sama AS-Filipina di Laut China Selatan akan terus berlanjut, meskipun mendapat kecaman keras dari China.

Situasi di Laut China Selatan tetap menjadi sorotan internasional. Tindakan dan pernyataan dari berbagai pihak akan terus dipantau untuk melihat perkembangan lebih lanjut dan dampaknya terhadap stabilitas regional.