Dana Otsus Papua Tengah: Pemkab Mimika Bangun Rumah Layak Huni untuk OAP

Pemerintah Kabupaten Mimika memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) di Distrik Jila dan Tembagapura, serta Kampung Bela, Banti, dan Arwanop.

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Program pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi fokus utama, khususnya di Distrik Jila dan Tembagapura, serta Kampung Bela, Banti, dan Arwanop. Pembangunan ini menjawab kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang layak bagi warga setempat, sekaligus menjadi bukti nyata pemanfaatan dana Otsus untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika, Willem Naa, menjelaskan bahwa program ini akan membangun tujuh hingga delapan rumah layak huni di setiap kampung dan distrik yang ditargetkan. Pembangunan tersebut tidak hanya mengandalkan Dana Otsus, tetapi juga akan diintegrasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan program dan cakupan yang lebih luas.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mimika untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan OAP di wilayah tersebut. Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan Dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan rumah layak huni yang didanai oleh Dana Otsus akan diprioritaskan di Distrik Jila, Distrik Tembagapura, dan Kampung Bela. Setiap unit rumah dirancang untuk memenuhi standar layak huni, memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan penghuninya. Pemilihan lokasi pembangunan juga mempertimbangkan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Proses pembangunan akan melibatkan masyarakat setempat, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Dengan demikian, program ini tidak hanya sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Willem Naa juga menekankan pentingnya kepemilikan lahan yang sah bagi penerima manfaat. "Kami minta supaya penerima manfaat dapat memperhatikan ini, sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah," katanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dan sengketa lahan di masa mendatang, serta memastikan keberlanjutan kepemilikan rumah bagi OAP penerima manfaat.

Selain itu, penggunaan APBD 2025 sebagai sumber pendanaan tambahan menandakan komitmen jangka panjang Pemkab Mimika dalam program ini. Dengan adanya dukungan anggaran yang terintegrasi, diharapkan program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Penggunaan Dana Otsus untuk pembangunan rumah layak huni merupakan contoh nyata dari pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini selaras dengan tujuan utama Dana Otsus, yaitu untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemilihan lokasi pembangunan di Distrik Jila, Distrik Tembagapura, dan Kampung Bela didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Pemkab Mimika berharap program ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Otsus secara efektif dan efisien.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup OAP. Pemkab Mimika berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi program ini agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan aspek legalitas lahan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat OAP di Kabupaten Mimika.

Program pembangunan rumah layak huni ini menunjukan komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pemanfaatan Dana Otsus secara tepat guna dan terarah. Harapannya, program ini dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan berkelanjutan di Papua.