Danjen Kopassus: Tindak Ormas yang Ganggu Keamanan Nasional!
Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan pentingnya penindakan terhadap ormas yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya aksi premanisme yang merugikan investasi.
Jakarta, 26 April 2024 - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, memberikan pernyataan tegas terkait peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam konteks keamanan nasional. Ia menekankan perlunya penindakan terhadap kelompok atau oknum ormas yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Pernyataan ini disampaikan usai Mayjen TNI Djon membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta.
Mayjen TNI Djon menjelaskan bahwa ormas dan premanisme merupakan entitas yang berbeda dan harus dibedakan. Namun, ia menegaskan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh ormas yang mengarah pada premanisme harus dilawan. "Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," tegas Mayjen TNI Djon. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kopassus dalam menjaga stabilitas keamanan negara.
Lebih lanjut, Danjen Kopassus menjelaskan bahwa tidak semua ormas identik dengan premanisme, begitu pula sebaliknya. Ormas yang menjalankan kegiatan positif dan mendukung pemerintah memiliki peran yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, keterlibatan ormas dalam aksi premanisme akan berdampak negatif yang signifikan terhadap iklim investasi dan perekonomian nasional.
Ormas dan Ancaman Premanisme terhadap Investasi
Mayjen TNI Djon mendefinisikan premanisme sebagai tindakan individu atau kelompok yang enggan bekerja keras namun menginginkan pendapatan besar dengan cara memaksakan kehendak dan merampas hak orang lain. "Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," jelasnya. Hal ini menggambarkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat tindakan premanisme.
Salah satu contoh nyata dampak negatif premanisme yang melibatkan ormas adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang mendapatkannya saat kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok. Permasalahan ini bahkan dibahas dalam pertemuan dengan pemerintah RRT, menunjukkan keprihatinan internasional terhadap masalah premanisme di Indonesia.
Eddy Soeparno menekankan pentingnya sikap tegas pemerintah dalam menangani masalah ormas dan premanisme. Hal ini untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor asing dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar. "Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tegas Eddy Soeparno. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan premanisme untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian.
Pentingnya Kolaborasi dalam Menangani Premanisme
Pernyataan Danjen Kopassus dan Wakil Ketua MPR RI ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah premanisme yang melibatkan oknum ormas. Tindakan tegas dan kolaboratif antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Pencegahan dan penindakan premanisme merupakan kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, diperlukan strategi yang komprehensif untuk membina ormas agar berperan positif bagi masyarakat dan mencegah keterlibatan mereka dalam aksi premanisme. Hal ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.
Permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindakan premanisme sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi dan pembangunan.